 |
| Syahrin Abdurrahman, SE |
Tual,
Perairan Indonesia yang memiliki luas hingga 80 persen dibutuhkan fungsi kontrol serta pengawasan yang cukup ketat. Salah satunya, Laut Arafura yang akan menjadi skala prioritas utama.
Demikian diungkapkan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Syahrin Abdurrahman, SE, di Kantor PSDKP Tual, Kamis (24/10).
“Dengan melihat wilayah laut Indonesia yang sangat luas maka PSDKP harus memiliki fungsi kontrol dan pengawasan agar kita tidak banyak disorot dari berbagai pihak. Makanya, kita perlu membentuk skala prioritas,” ungkapnya disela-sela acara peresmian Kantor Baru PSDKP Tual yang berlokasi di Jalan Dumar, Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual.
Dijelaskannya, ada tiga skala prioritas utama yang harus dibentuk yaitu, yang pertama di Laut Arafura, kedua di Laut Sulawesi Utara dan satu lagi di perairan Natuna, Kalimantan Barat. Pada ketiga wilayah perairan ini, diakuinya, masih banyak ikan.
“Di antara ketiga wilayah perairan yang merupakan lumbung ikan tersebut, yang paling banyak adalah di Laut Arafura. Bukan hanya di Indonesia saja tapi dunia,” jelas Abdurrahman.
Dikatakannya, bahwa ikan di perairan laut Arafura masih berpeluang untuk dikembangbiakkan sementara di kedua perairan lainnya peluang tersebut tidak sebesar di laut Arafura akibat sering terjadinya Illegal Fishing (pencurian ikan) apalagi merupakan pintu masuk ke Indonesia. Karena itu, ditegaskan kepada setiap Kepala PSDKP agar selalu memperhatikan tugasnya dalam menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan.
“Kalau musim dingin di Australia, maka semua ikan akan kembali keperairan kita terutama laut Arafura karena pusat lumbung ikan dunia ada di laut Arafura sehingga kita sangat serius untuk memperhatikannya,” tegasnya.
Olehnya itu, dirinya dengan tegas meminta Kepala PSDKP Tual untuk membuat skala prioritas terhadap pengawasan di perairan Arafura sebagai pusat pengembangan.(obm)Label: Ekonomi dan Bisnis
