Pemprov Maluku Utamakan Program Pengentasan Kemiskinan

Upaya pemerintah Provinsi Maluku dalam mengurangi angka kemiskinan bakal difokuskan tahun 2014 ini, selain itu ada juga program-program lain untuk menunjang pembangunan di segala bidang.

Beberapa program utama yang akan dilakukan pemprov Maluku untuk tahun 2014 hingga 2015 yakni program pengurangan angka kemiskinan, program pendidikan terkait peningkatakn kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik untuk pengajar maupun murid, demikian disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku, Anthonius Sihaloho kepada pers di Ambon, Jumat (17/1).
“Selain itu, program penanganan infrastuktur termasuk infrastuktur perhubungan yang menjadi kendala untuk Maluku baik itu laut, udara maupun darat, serta program ketahanan panganan. Inilah program-program penting dan yang lebih diprioritaskan serta yang mendesak untuk pengurangan angka kemiskinan di Maluku,”ujar Sihaloho.

Dijelaskan Sihaloho, sesuai dengan data yang dikeluarkan badan pusat Statistik, pada Maret 2013 tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku masih 19,49 persen. Dengan angka tersebut, bagaimana pun sangat diharapkan untuk lima tahun kedepan tingkat kemiskinan diharapkan bisa menjadi 12 persen.

Sihaloho merincikan, sesuai dengan rencana Rencana Pembangnan Jangka Panjang (RPJP) selama 25 tahun yakni dari tahun 2005-2025 tingkat kemiskinan kita 8 persen. Inilah tugas yang harus dilakukan oleh Bappeda sehingga bisa mencapai target tersebut.

Menyangkut koordinasi dengan Bappeda Kabupaten/kota terkaiat dengan program pengentasan kemiskinan di Maluku, Sihaloho katakan hal tersebut sangat diperlukan dan harus dilakukan. hanya saja, untuk mengatasi serta mengurani angka kemiskinan di Maluku, telah dibentuk Tim Koordinasi Penanganan Kemiskinan (TKPK) Maluku.

Tim tersebut diketuai oleh Wakil Gubernur Maluku, sekretarisnya Ketua Bappeda Provinsi Maluku, serta wakil seketaris yakni Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Maluku, serta kepala Badan Pemasyarakatan daerah.

“Jadi setiap triwulan kita akan melakukan rapat koordinasi dengan kabupaten/kota. Nanti pada bulan April atau selesai triwulan pertama kita melakukan rapat dengan kabupaten/kota, sekaligus melakukan evaluasi sejauh mana penangulangan kemiskinan, begitu juga rencana kedepan untuk bagaimana,”paparnya.

Selain mendapatkan alokasi dana dari APBD Provinsi maupun kabupaten/kota, lanjut Sihaloho program penurunan angka kemiskinan di Maluku juga mendapatkan alokasi dana dari pemerintah pusat lewat APBN salah satu ada program nasioanl pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

Sihaloho mengakui, salah satu indikator masih tingginya angka kemiskinan, adalah daerah itu masih terisolasi. Olehnya itu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu program yang perlu dilakukan adalah menurunkan angka kemiskinan, serta meningkatkan sumber daya manusia lewat peningakatn dibidang pendidikan .

“Dari 11 Kabupaten/Kota tingkat kemiskinan yang masih tinggi adalah daerah yang jauh dari Kota Ambon atau daerah yang tidak bisa diakses, yakni Kabupaten MBD 33 pesen, Aru 31 persen, MTB 30 persen,”jelasnya. (**)

Label: