 |
| Yehezkiel Labetubun |
Langgur, Dharapos.com
Keberadaan Politeknik Perikanan Negeri (Poltek) Tual yang beberapa waktu lalu dikunjungi Wakil Presiden RI Yusuf Kalla kini mulai dipertanyakan masyarakat.
Bahkan desakan untuk menutup lembaga pendidikan yang dijuluki “Kampus Biru” tersebut langsung dimunculkan ke permukaan oleh Forum Aktivis Maluku Tenggara (FAM).
“Kami minta Politeknik Perikanan Negeri Tual segera ditutup, karena sarjana yang dihasilkan lembaga ini dimata Pemerintah Daerah Maluku Tenggara dianggap tak layak sama sekali,” desak Ketua FAM Weklif Labetubun, saat ditemui Dhara Pos, Senin (4/4).
Pernyataan tersebut, tegas dia, harus disampaikan kepada publik agar mereka tahu seperti apa penghargaan Pemda Malra terhadap para sarjana lulusan Poltek Tual di Kabupaten Malra maupun Kota Tual.
Pasalnya, dimata Pemda, Poltek Tual yang telah melahirkan ribuan sarjana dianggap tidak cakap, terampil dan profesional dalam bidangnya.
Bahkan Direktur hingga seluruh jajaran dibawahnya dianggap gagal total dalam menciptakan inteklektual-intelektual muda yang mampu menjadikan laut Maluku sebagai sumber penghasilan bagi kesejahteraan masyarakat.
Parahnya lagi, Pemda setempat pun tidak menganggap institusi pendidikan di negeri berjuluk “Larvul Ngabal” ini sebagai salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia Timur ini.
“Pemerintah Daerah Maluku Tenggara ternyata secara diam-diam dan tanpa rasa malu telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mendatangkan ratusan transmigran yang cerdas, terampil dan profesional dari pulau Jawa dalam bidang pembudidayaan rumput laut (agar-agar),” beber Labetubun.
Pemda berdalih, transmigran yang didatangkan tersebut dapat membina, menata dan memperbaiki ekonomi masyarakat setempat.
“Apakah ini wajar? Lalu kehadiran Poltek Tual untuk apa? Makanya percuma saja kalau Politeknik Perikanan Negeri Tual yang melahirkan ribuan sarjana tetap dipertahankan tetapi kenyataannya tidak ada manfaatnya sama sekali bagi daerah ini,” kecamnya.
Sementara, Pemda Malra sendiri memang terkesan tak mau pedulikan, atau berupaya mengelola sumber daya rumput laut yang berlimpah di Malra lalu kemudian mendatangkan ratusan transmigran dari Surabaya.
“Ini kan aneh dan tidak masuk akal. Padahal Poltek Tual sendiri termasuk 10 besar perguruan tinggi
perikanan se-Indonesia tapi anehnya Pemerintah setempat tak mau menghiraukannya,” kembali bebernya.
Karena itu, Labetubun kembali menegaskan jika memang Pemda Malra telah mengambil langkah demikian, maka penutupan Poltek Tual secepatnya harus diputuskan.
“Bapak Wakil Presiden saja sangat membanggakan kualitas dan kinerja Politek Tual, tetapi aneh bin ajaib malah Pemerintah daerah sendiri tidak menghiraukannya. Maka patut di pertanyakan ada apa di balik ini semua,” tanyanya.
Seharusnya, Pemda Malra dapat memanfaatkan ribuan lulusan Poltek Tual untuk dapat mengelola rumput laut di negerinya sendiri.
“Daerah lain saja sangat bersyukur dengan keberadaan sarjana lulusan Poltek Tual, tetapi herannya Pemerintah daerah Malra sendiri tak mau anak negeri mengelola daerahnya. Saya kira masyarakat tidak boleh tinggal diam terhadap kenyataan ini karena ini menyangkut masa depan para generasi muda di daerah ini,” tegas Labetubun.
Sementara itu, hingga saat ini pihak Pemda Malra belum berhasil dikonfirmasi terkait jalinan kerja sama yang telah dilakukan dengan Pemkab Bojonegoro.
(dp-20)Label: Daerah