 |
| Peta Maluku |
Ambon, Dharapos.com
Hingga saat ini, ratusan ribu rumah di Maluku diketahui
masuk dalam kategori tak layak huni.
Menurut data yang dimiliki Tim Nasioanal Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan (TNP2K) menunjukkan sebanyak 100
ribu lebih rumah di provinsi berjuluk "Seribu Pulau" ini adalah tidak
layak huni.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Maluku,
Kasrul Selang, MT mengungkapkan kebutuhan masyarakat dan penyediaan rumah
sekarang ini di Provinsi Maluku masih terdapat
selisih 44 ribu.
"Artinya jumlah itu menunjukkan sebanyak 44 ribu kepala
keluarga yang belum memiliki rumah dari sekian banyak kepala keluarga yang
mendiami rumah," urainya saat dikonfirmasi usai Rapat Kerja (forum) SKPD
Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2017 yang berlangsung 2 hari mulai 7 - 8
Februari, di Hotel Marina, Kota Ambon.
Oleh karena itu, kehadiran Dinas yang dipimpinnya adalah
bertujuan untuk mempersempit jumlah yang belum memiliki rumah tersebut.
Selain itu, Kasrul juga menyebutkan hampir 20 persen
masyarakat di Provinsi ini mendiami rumah yang tidak layak huni.
”Untuk itu, target kami adalah mempercepat ke tahun 2020
yaitu menurunkan jumlah rumah yang tidak layak huni sampai 50 persen,” cetusnya.
Pada kegiatan ini, pihaknya bersama Kepala Dinas PUPR dari
kabupaten/kota se Provinsi Maluku akan bersinergi guna mencapai
kesepakatan data untuk jumlah yang tidak
layak huni. Selanjutnya data yang telah disepakati tersebut kemudian
ditentukan strateginya.
Lanjutnya, strateginya ada pada macam-macam program dan
kegiatan yang akan ditentukan.
”Yang paling penting karena dinas ini baru, dari provinsi ke
kabupaten/kota dan akan hadir nanti Kepala Biro dan Tata Laksana Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat guna menjelaskan hierarki dinas yang dipimpinnya dari
provinsi hingga ke kabupaten/kota,” sambung Kasrul.
Untuk 3 kabupaten yang merupakan garda terdepan NKRI, seperti
Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku Tenggara Barat dan Maluku barat daya, akan dibangun rumah khusus bagi
mereka yang bekerja di perbatasan, seperti tenaga medis, pendidikan dan penjaga
perbatasan.
Diakuinya, yang selalu menjadi masalah adalah ketersediaan
lahan dan hal ini akan menjadi masalah pokok yang akan dibahas.
(dp-19)