 |
| Mynrik Batlolona |
Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menyiapkan draf surat keputusan Bupati setempat tentang pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata Daerah (TPPPD).
Dan saat ini, draf tersebut tinggal menanti disahkan oleh Bupati.
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif MTB, Mynrik Batlolona mengatakan, langkah tersebut dilakukan pihaknya guna menindaklanjuti PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010 – 2025.
Dalam PP tersebut, Saumlaki masuk kategori lokasi prioritas (lokpri) dari 33 klaster yang lain.
“Memang disadari bahwa harus ada komitmen Pemerintah daerah. Dan berdasarkan hasil konsultasi kami dengan Kementrian Pariwisata, mereka mendorong pentingnya pembentukan TPPPD. Untuk itu kemarin kami sudah laporkan ke Pak Sekda, dan telah kami siapkan drafnya untuk tinggal ditandatangani Bupati,” jelasnya.
Menurut Mynrik, berdasarkan laporannya, Bupati MTB, Petrus Fatlolon telah menginstruksikan kepada pihaknya untuk segera mengomunikasikan pembentukan TPPPD tersebut dengan seluruh dinas persemakmuran dan sekaligus menyiapkan rencana aksi agar setelah SK TPPPD ditandatangani maka tim tersebut sudah melaksanakan tugasnya.
“Dengan pembentukan tim ini, kita berharap agar tanggung jawab membangun pariwisata di daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata dan Ekokraf semata melainkan menjadi tanggung jawab
bersama antara sejumlah dinas persemakmuran seperti Dinas Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, PU Tamben, Dinas Pertanian, Investasi dan sebagainya,” ungkapnya.
Mynrik katakan pula bahwa langkah Pemkab MTB saat ini sejalan dengan strategi Kementrian Pariwisata yang telah mendorong agar destinasi di MTB bisa berdaya saing, sebagaimana Visi Pembangunan
Kepariwisataan 2025 yakni terwujudnya Indonesia sebagai Negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.
Sambungnya, bulan lalu, Tim Asistensi dari Kementrian Pariwisata telah melakukan asistensi di Saumlaki karena merupakan destinasi perbatasan dengan Negara tetangga.
Mereka ingin agar Saumlaki lebih siap dari sisi aksesibilitasnya, amenitas, atraksi, Sumber Daya Manusia, masyarakat, industri, branding, advertising dan selling yang akan mempermudah pihaknya untuk memantau pelaksanaan kegiatan kepariwisataan.
“Baik yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah maupun bakal mendorong Pemerintah Pusat melalui Kementrian teknis, terkait program-program yang diusulkan oleh pemerintah daerah” pungkasnya.
(dp-18)