 |
| Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno |
Keterbatasan akses berupa infrastruktur jalan, komunikasi
dan lain sebagainya dapat menyebabkan suatu wilayah dan masyarakatnya menjadi
terisolasi dan tertinggal.
Kondisi ini yang terjadi di Kabupaten Buru Selatan (Bursel)
maupun di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) sebelum dimekarkan.
“Masyarakat Maluku khususnya Buru Selatan dan MBD tertinggal
bukan karena kekurangan potensi sumber daya alam (SDA) tapi soal akses,” ungkap
Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno pada Sidang Paripurna DPRD dalam rangka
memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Bursel yang ke-11 Tahun 2019 di
Gedung Dewan setempat, Sabtu (20/7/2019).
Sebagaimana diketahui, Kabupaten Bursel dan MBD sama-sama
merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-11, setelah melalui Sidang Paripurna DPR-RI
pada 21 Juli 2008 silam menjadi kabupaten defenitif.
Dikatakan, sebelum dimekarkan Kabupaten Bursel hanya
memiliki akses jalan 11 kilometer. Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten MBD,
dimana dengan jumlah pulau sebanyak 46 pulau, yang terdiri dari 8 kecamatan,
MBD hanya memiliki akses jalan 47 kilometer.
“Saya percaya sungguh, walaupun rakyat mempunyai hasil-hasil
komuditas yang melimpah, jika tidak memiliki akses keluar, maka daerah maupun
masyarakat akan tertinggal dan terisolir,” cetusnya.
Selain akses berupa infrastruktur jalan, keterbatasan akses
komunikasi saat itu juga semakin mempersulit untuk mengeluarkan masyarakat dari
ketertinggalan.
“Waktu itu komunikasi yang ada hanya telegram melalui Radio
Telekomunikasi Daerah (Ratelda). Andaikan Bursel dan MBD tidak dimekarkan, maka sampai saat
ini, masyarakat masih tertinggal,” beber Orno.
Untuk itulah, pemekaran sejumlah wilayah menjadi kabupaten
defenitif memberi peluang hadirinya pusat pemerintahan baru dengan merencanakan
program bagi pengembangan wilayah.
“Di HUT ke-11 ini, kita bersyukur bahwa di Bursel dan MBD
sudah ada 4G. Kita sudah bisa berjumpa di udara dengan keluarga kita yang ada
di luar daerah. Bahkan rakyat kita sudah bisa berkomunikasi jika mereka
memiliki hasil komoditas, semisal coklat yang bagus, mereka bisa menelpon ke
Surabaya atau kemana pun untuk mengecek harga-harga jualnya,” sambung Orno.
Untuk membuka keterisolasian di Kabupaten Bursel, sebut
Orno, Pemerintah Provinsi Maluku di tahun ini melalui APBD telah menetapkan
anggaran sebesar Rp6 Miliar yang diperuntukan untuk jalan Namrole - Leksula.
“Sebelum saya dan pak Gubernur dilantik sudah ditetapkan
APBD. Dan untuk saat ini, ada Rp6 Miliar. Saya akan laporkan kepada Bapak Gubernur
dan mudah-mudahan atas perkenaan beliau tahun 2020 mendatang, semoga lebih
maksimal lagi agar bisa menyelesaikan jalan Namrole-Leksula,” janjinya.
Berbicara soal realitas pembangunan di kedua kabupaten MBD
dan Bursel tentunya belum bisa dibandingkan dengan beberapa kabupaten/kota
lainnya di Maluku.
Bursel dan MBD merupakan kabupaten termuda di Provinsi
Maluku.
“Kita tidak mungkin membandingkan proyeksi atau kondisi
realitas pembangunan di Bursel dan pembangunan di MBD sama seperti Kota Ambon
yang sudah berumur 400 tahun lebih. Itu tidak mungkin. Begitupula dengan
kabupaten/kota lainnya, karena masing-masing kabupaten/kota memiliki kondisi
realitas yang berbeda-beda,’’ terangnya.
Orno lantas mengatakan, siapapun Kepala Daerah, pimpinan DPRD
dan para anggotanya selalu berpikir untuk menorehkan yang terbaik pada
wilayahnya.
“Kita selalu punya rencana besar, tapi terkadang anggaran
kita yang terbatas,” tukasnya.
(dp-19)