 |
| Bupati M. Thaher Hanubun saat menyerahkan bantuan bergulir secara simbolis kepada pelaku UMKM penerima manfaat |
Salah
satunya, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra).
Menindaklanjuti
hal itu, Dinkop Maluku dan pelaku UMKM penerima dana bergulir melakukan penandatanganan
nota kesepahaman (MoU) yang digelar di ruang kerja Bupati Malra, Jumat (25/10/2019).
Penandatangan
MoU tersebut dilakukan Kepala Dinkop dan UKM Provinsi Maluku, Muhammad Nasir
Klikoda dan para pelaku UMKM, yang disaksikan Bupati M. Thaher Hanubun.
Turut
mendampingi Kepala Dinkop dan UKM Malra, Arsyad Jabkenjanan.
“Penyerahan
bantuan koperasi ini ditujukan kepada dua pelaku UMKM di Malra melalui Dinas
Koperasi setempat. Kami berharap dana bergulir ini dapat dimanfaatkan
sebaik-baiknya,” harap Klikoda.
Ia
merincikan, tahun ini, Dinkop Maluku menyalurkan bantuan UMKM sebesar Rp1,3
Miliar yang diperuntukkan bagi 9 kabupaten/kota dimana salah satunya yakni di
kabupaten Malra.
“Dan dari
data yang ada, memang bantuan ini sudah kami berikan sejak 2010, namun dari
hasil revieuw yang dilakukan oleh teman-teman di provinsi termasuk juga di
kabupaten, data yang masuk untuk tahun kemarin itu tidak lengkap. Oleh karena
itu, kami berharap kedepan nanti peran dari kabupaten/kota itu sangat sentral
untuk bisa menilai proposal yang masuk sebelum sampai ke provinsi,” urainya.
Dijelaskan
Klikoda, jika tahun-tahun kemarin
penerimaan dana bergulir dari Dinkop dilaksanakan di provinsi, maka tahun ini
penerimaan dana tersebut dilakukan di masing-masing kabupaten/kota
“Yang
menerima ini adalah warga kabupaten. Jadi, penyerahanannya harus diketahui oleh
kepala daerah karena masyarakat punya Bupati atau Wali Kota yang dekat dengan mereka,
sehingga wajib hukumnya harus tahu itu,” tukasnya.
Sementara
itu, Bupati Hanubun menyebutkan bahwa ini adalah sebuah terobosan baru, dimana
seorang kepala dinas bersama stafnya datang untuk menyerahkan bantuan dana
bergulir kepada penerima UMKM di kabupaten.
“Ini
sesuatu yang luar biasa. Dan agar kepala dinas di tingkat provinsi bisa tahu serta
memahami secara langsung kita punya daerah. Banyak hal yang memang dialami dan
tidak terungkap tentang masalah pra sejahtera,” sambungnya.
Hanubun
menandaskan, pihaknya telah memetakan wilayah-wilayah prasejahtera, yakni di Kecamatan
Kei Besar Utara Timur, Kei Besar Utara Barat, Kei Besar Selatan dan Kei Kecil Barat.
“Tahun
2020 nanti, kami alihkan semua infratsruktur 67 persen di Kei Besar dan 33 persen
di Kei Kecil. Jadi, pak kadis Koperasi Provinsi Maluku tolong sampaikan salam
hormat kami kepada Bapak Gubernur. Maluku Tenggara ini terbuka dan saya tidak
mau menyembunyikan bahwa angka pra sejahtera disini 23,27 persen,” bebernya.
Kesempatan
itu pula, Bupati Hanubun menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi
Maluku.
“Atas
nama Pemda Maluku Tenggara saya mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Maluku
melalui Dinas Koperasi dan UKM atas penandatanganan MoU dan penyerahan bantuan
dana bergulir kepada pelaku UMKM ini,” pungkasnya.
Untuk
diketahui, dua pelaku UMKM di Malra yang menerima bantuan dana bergulir dari
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku yakni Agustinus Lefubun pemilik Toko
Tani Fajar di pasar Langgur bantuan sebesar Rp50 juta dan Adriana Sry Ohoitimur,
pemilik Homestay/Penginapan Delima Ngurbloat di Ohoi Ngilngof sebesar Rp100
juta.
Bantuan
tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kepala Dinkop Provinsi Maluku kepada
Bupati Malra. Selanjutnya Bupati menyerahkan kepada pelaku UMKM penerima
bantuan.
(dp-49)