2 Legislator Malra Laksanakan Pengawasan di Kecamatan Kei Kecil Barat

Langgur, Dharapos.com – Dua anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) masa Jabatan 2019-2024 melaksanakan kegiatan “On The Spot” berupa pelaksanaan pengawasan keempat Dewan setempat.

Informasi yang berhasil dihimpun media ini, pelaksanaan pengawasan tersebut terbagi wilayah I dan II.

Wilayah I meliputi Kecamatan Kei Kecil, Manyeuw, Kei Kecil Timur Selatan, Hoat Sorbay dan Kei Kecil Barat. Sedangkan Wilayah II meliputi Kecamatan Kei Besar, Kei Besar Selatan, Kei Besar Selatan Barat, Kei Besar Utara Timur dan Kei Besar Utara Barat.

Pantauan media ini saat mengikuti kegiatan dimaksud, Rabu (18/12/2019), kedua anggota DPRD Malra  tersebut masing-masing Benediktus Rejaan, S.Hut, M.Si dan Ibu Blandina Fautngilyanan, S.Pd melakukan pengawasan ke sejumlah sekolah dan Puskesmas.

“Hari ini kami melakukan pengawasan di wilayah Kei Kecil Barat yakni terhadap sejumlah proyek bantuan dibawah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam hal ini bantuan dana yang dikurcurkan untuk pembangunan baik fisik maupun non fisik,” terang Blandina.

Menurutnya, pengawasan yang dilakukan pihaknya adalah untuk memastikan apakah pelaksanaan pembangunannya berjalan dengan lancar dan baik.

“Misalnya pada sekolah-sekolah yang menerima DAK, kami melakukan pengawasan disana apakah pelaksanaan pembangunannya itu berjalan lancar dan baik atau tidak? Ternyata semuanya berjalan dengan lancar,” tuturnya.

Diakui Blandina, selama melakukan pengawasan itu terdapat beberapa temuan, masalah dan keluhan dari pihak sekolah yang menjadi catatan penting.

“Salah satu hal yang menjadi catatan dalam pengawasan yakni untuk kondisi guru-guru di setiap sekolah yang kami kunjungi, masalah utamanya yakni tentang kurangnya tenaga pendidik,” bebernya.

Selain itu, pihaknya menemukan pula ada sekolah yang sudah libur terlebih dahulu, sedangkan pada kalender pendidikan belum waktunya libur.

Blandina mencontohkan apa yang terjadi di SD Kristen Ohoira dimana sekolah diliburkan karena ada perayaan Natal.

“Ini yang mengakibatkan kami tidak dapat melakukan dialog dan tanya-jawab dengan pihak sekolah. dalam hal ini kepala sekolah setempat terkait dengan sejauh mana perkembangan pendidikan di sekolah tersebut,” tandasnya.

Sementara di SD Kristen Madwaer, saat tim tiba, tidak ada siswa maupun guru yang kelihatan. Sekolah terlihat sepi, padahal waktu (jam) pada saat itu seharusnya belum menunjukkan waktu pulang sekolah.

Untuk diketahui, sejumlah sekolah di kecamatan Kei Kecil Barat yang dikunjungi tim pengawasan dari DPRD Malra yakni SD Inpres Yatwav, SD Kristen Madwear, SDNK Somlain, SDNK Ohoiren dan SD Kristen Ohoira.

“Tindak lanjut untuk sekolah-sekolah yang kami sambangi tadi terkait kekurangan tenaga gurunya yang harus dilengkap dan itu akan kami tindak lanjuti. Selain itu, disiplin para guru dan kepala sekolah juga tentang jam sekolah, kalau belum satnya libur jangan sekolah diliburkan lebih dulu,” tukasnya.

Sejumlah masalah yang ditemukan dalam pengawasan terkait problem pendidikan di sekolah-sekolah, menjadi perhatian serius dari Blandina Fautngilyanan.

“Saya memang orang (basic) pendidikan sudah tentu saya akan menyuarakan dan memperjuangkannya di parlemen terkait masalah-masalah (keluhan) yang kami dapatkan selama pengawasan ini,” tegasnya.

Blandina Fautngilyanan, S.Pd, sebelum melenggang ke gedung parlemen, pernah menjadi bagian dari keluarga besar dunia pendidikan di Kabupaten Malra.

Selain menjadi ASN (Guru), dirinya juga merupakan mantan Kepala SDK Bombay (Kei Besar).

Dengan basic ilmu pendidikannya tersebut, politisi asal Partai Peindo ini bertekad, selama dirinya berada di gedung parlemen, akan menyuarakan dan memperjuangkan semua masalah, keluhan dan harapan dalam dunia pendidikan di Malra.

“Tentunya nanti juga, dengan pengalaman pelaksanaan pengawasan hari ini, saya juga akan berkoordinasi dengan kepala dinas pendidikan Malra terkait masalah dan temuan yang kami dapatkan dalam pelaksanaan pengawasan ini,” tukasnya.

Selain melakukan pengawasan di sekolah-sekolah, Tim juga menyambangi Puskesmas Ohoira untuk melakukan hal yang sama.

Meskipun Kepala Puskesmas tidak berada di tempat, namun Tim dapat melakukan diskusi dan tanya-jawab dengan sejumlah staf di Puskesmas tersebut untuk mendengar keluhan serta menghimpun sejumlah informasi-informasi terkait kondisi fisik maupun non fisik pada Puskesmas Rawat Inap tersebut.

“Untuk Puskesmas Ohoira, dalam pengawasan ini kami temukan beberap kekurangan yang harus dilengkapi, misalnya rumah dinas dokter. Kondisi (fisik) bangunan tersebut dan beberapa fasilitas kesehatan lainnya sangat kurang, ditambah belum efektifnya pelayanan disana,” ungkapnya.

(dp-49)