 |
| Pejabat Sementara Dirut PDAM Kepulauan Tanimbar, Ucok Poltak Hutajulu |
Saumlaki, Dharapos.com - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
Kabupaten Kepulauan Tanimbar hingga saat ini masih terkendala mendistribusikan
air bersih untuk warga masyarakat di kota Saumlaki dan sejumlah desa akibat
dampak kemarau panjang yang terjadi di wilayah itu.
Pejabat Sementara Direktur Utama PDAM Kepulauan Tanimbar,
Ucok Poltak Hutajulu menyatakan, kemarau panjang yang melanda wilayah itu
menyebabkan kekeringan pada dua sumber air baku yakni di Bomaki dan Wemomolin.
"Berdasarkan data, kebutuhan air di Saumlaki dan
sekitarnya itu 128.259 meter kubik perbulan, tapi produksi selama ini tercatat
hanya 62.644 meter kubik perbulan. Artinya bahwa produksi kita masih jauh dari
kebutuhan sehingga PDAM tidak dapat melayani 1x24 jam," akuinya kepada
Dharapos.com di Saumlaki, Jumat (20/12/2019).
Untuk memaksimalkan pelayanan, pihaknya terus melakukan
pembenahan dan pembersihan di sumber air walau tekanannya tidak sampai pada
pelanggan-pelanggan yang jauh.
Sejumlah program prioritas telah dilakukan, salah satu
diantaranya dengan menambah pompa di sumber air Wemomolin sehingga mampu
menghasilkan 75 liter/detik.
Upaya penambahan pompa ini telah diusulkan ke Balai Cipta
Karya Provinsi Maluku dan dipastikan sudah masuk dalam SIPA untuk dikerjakan
pada 2021.
Bukan hanya itu, pihak PDAM masih membutuhkan sejumlah
sarana penunjang untuk memaksimalkan pelayanannya kepada masyarakat.
Pasalnya, akibat belum ada bak pasir penyaring lumpur
menyebabkan aliran air melalui pipa kerap dialiri lumpur.
"Kami berharap Pemda Kepulauan Tanimbar bisa membantu
PDAM dengan menyediakan bak saringan pasir sehingga lumpur-lumpur yang masuk
kedalam pipa bisa tersaring dalam pipa distribusi," sambungnya.
Selain kekeringan yang mengakibatkan berkurangnya pasokan
air, kondisi ini diperparah lagi dengan masih banyaknya sambungan pipa ke rumah
warga yang tidak sesuai prosedur atau tapping ilegal.
Banyaknya sambungan pipa ini mengakibatkan terjadi
kehilangan banyak air sepanjang perjalanan melewati pipa dari arah sumber air
hingga ke bak induk di belakang kantor PDAM.
"Disebut ilegal karena seharusnya air itu sampai di bak
dulu baru dialirkan ke masyarakat, namun nyatanya dalam perjalanan, sudah
dilakukan penyambungan ke rumah-rumah penduduk," bebernya.
Hutajulu menyebutkan, ada 179 Tapping Ilegal yang ditemukan pada
pemukiman di seputaran Batalyon, pasar Omele dan desa Sifnana hingga ke jalan
poros Saumlaki yang di ambil dari pipa induk dengan diameter bervariasi yakni
mulai dari ¹/2 inch, 3/4 dan 1,5 inch.
Kondisi ini diduga telah lama terjadi dan sengaja dibiarkan.
Namun sejak Agustus lalu, Hutajulu telah menyurati para pihak dimaksud untuk
menghentikan penyambungan dari pipa induk.
"Namun jika ada pelanggan yang mau tapping, maka harus
dilakukan dari pipa induk sumber air Bomaki karena itu distribusi langsung. Kalau
dari sumber air Wemomolin harus ke bak dulu baru didistribusi ke pelanggan,"
lanjutnya.
Kondisi ini telah dibahas bersama Pemda melalui Bappeda dan
Dinas Cipta Karya, sehingga untuk mengatasinya, akan dilakukan pemasangan pipa
by pass dari Batalyon sampai ke bak air di samping kantor PDAM.
Dengan begitu, suplai air bersih ke setiap pelanggan akan
bisa terkontrol dengan baik.
Cara ini dipastikan akan meningkatkan tekanan air di bak dan
penyaluran ke pelanggan teristimewa di wilayah Olilit dan Minasanega bisa terlaksana.
"Untuk itu, jika ada masyarakat yang komplain bahwa air
tidak pernah mencukupi, mohon dimaklumi, karena tinggi permukaan air cuma 30 cm
di bak. Jika saja bak penuh, maka tekanan bisa sampai ke Olilit," tandas
Hutajulu.
Ia mengaku dilema dan tak punya cara lain untuk menaikkan
air, kecuali membuat jalur by-pass di jalan poros tanpa memutuskan 179 tapping illegal.
“Karena para pelanggan itu cukup banyak menambah pundi-pundi
untuk perusahaan yang dipimpinnya,” tukas Hutajulu.
(dp-49)