Kesiapan AKB, Gustu Covid-19 Bertemu Komisi II DPRD Malra

Audens Gustu Covid-19 dan Komisi II DPRD Malra 
Langgur, Dharapos.com – Sejumlah langkah terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) melalui tim Gugus Tugas Penanganan Pencegahan Covid-19 setempat sebagai kesiapan menuju adaptasi kebiasaan baru (AKB) atau new normal.

Terbaru, berlangsung audiens Tim Gustu Covid-19 dengan Komisi II DPRD Kabupaten Malra bertempat di Markas Kodim 1503/Tual, Rabu (14/7/2020).

Audiens tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPRD setempat Adolf Markus Teniwut, SIP.

Hadir dalam kegiatan, Dandim 1503/Tual, Letkol Inf. Mario Christian Noya (Wakil Ketua I Gustu Covid-19 Malra), Kapolres Malra AKBP Alfaris Pattiwael, SIK (Wakil Ketua II Gustu Covid-19 Malra), Danramil 1503- 01/Tual Kapt. Inf Richard Sapuri, dan Wakil Ketua Komisi II DPRD Esebius Utha Safsafubun, SIP.

Serta beberapa anggota Komisi II DPRD Malra diantaranya, Nawawi Namsa, Eva Putnarubun, Benedict Fadly Rejaan dan Abraham Beruatwarin SE, SIP.

Dandim 1503/Tual selaku Wakil Ketua I menjelaskan bahwa rencana penanganan Covid-19 sudah disampaikan kepada Ketua Tim Gugus dan ada hal besar yang sudah disepakati bersama yaitu penanganan karantina bagi pelaku perjalanan.

Kemudian, melaksanakan penangan kepada pasien, cara pendistribusian bansos, serta bagaimana cara mengatasi ketahanan pangan.

Dandim mengakui bahwa Kodim 1503/Tual dan Polres Maluku Tenggara telah menyiapkan tempat untuk dijadikan sebagai kampung tangguh kesehatan, ekonomi dan stabilitas keamanan.

“Kegiatan yang dilaksanakan bukan saja menghadapi pandemi Covid-19 namun lebih dari itu sebagai wujud tugas dan tanggung jawab untuk mengatasi kesulitan rakyat,” cetusnya.

Selain itu, sesuai surat Bupati Malra untuk mengontrol transportasi laut, udara dan darat sampai dengan tanggal 31 Juli 2020, maka harus juga diperhatikan faktor personel dan materiil serta bagaimana cara penanganannya.

Gustu juga, lanjut Dandim menyiapkan protap-protap baru yang harus dilaksanakan dalam situasi new normal terkhusus bagi para pelaku perjalanan yang akan masuk diwajibkan menyertakan surat keterangan yang dibawa berupa hasil Rapid Test dan hasil Swab.

Pihaknya juga melaksanakan prosedur protokoler kesehatan dengan cara memberikan edukasi dan sosialisasi sehingga bisa disadari sebagai kebutuhan yang wajib dilaksanakan.

“Kepada dinas terkait juga telah menyiapkan berbagai program dalam menghadapi krisis pangan akibat pandemi Covid-19 sesuai dengan tujuan nasional,” tukasnya.

Saat yang sama, Kapolres Malra sebagai Wakil Ketua II Gustu Covid-19 menambahkan institusi TNI, Polri dan instansi terkait telah melaksanakan Operasi Aman Nusa II dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19.

“Operasi ini dilaksanakan sebagai patokan untuk kegiatan pencegahan dan penanganan, rehabilitas dan penegakan hokum,” sambungnya.

Dalam upaya penanggulangan Covid-19, maka Kodim 1503/Tual dan Polres Maluku Tenggara telah melakukan kegiatan pembagian sembako serta membuat posko penanganan Covid-19.

Salah satunya, kegiatan yang terintegrasi antara Kodim 1503/Tual dan Polres Malra dalam rangka program ketahanan pangan dengan berbagai komoditi lokal dan menetapkan desa yang disebut kampung tangguh.

“Kodim 1503/Tual dan Polres Maluku Tenggara juga telah melaksanakan pendisiplinan masyarakat untuk patuh terhadap kebijakan pemerintah menghadapi adaptasi kehidupan baru,” pungkasnya.

Sebelumnya, penyampaian dari Ketua Komisi II bahwa audens ini dilaksanakan agar DPRD bisa mendapat gambaran secara konfrehensif dan skenario yang harus disampaikan kepada Pemerintah daerah.

“Kami sangat membutuhkan informasi yang lebih sehingga dapat bersama-sama dengan Pemerintah daerah mencari solusi yang terbaik dalam pelaksanaan tugas,” urainya mengawali audens.

DPRD, lanjut Ketua Komisi II, telah melaksanakan pengecekan terhadap fasilitas-fasilitas kesehatan yang disiapkan oleh Pemda tetapi sangat disayangkan apa yang diinformasikan tidak sesui dengan yang diharapkan.

“Jadi, apa yang diterima dalam kegiatan ini akan menjadi rujukan dalam melaksanakan pembahasan bersama Pemerintah daerah,” cetusnya.

Diakui pula, wabah Covid-19 merupakan masalah kesehatan yang harus ditangani bersama.

“Tetapi sampai dengan saat ini fasilitas kesehatan masih sangat terbatas,” akuinya.

(dp-52)

Label: