PMKRI dan Pemkab Tanimbar Bahas Sejumlah Persoalan Sosial Kemasyarakatan

Dari kiri ke kanan : Penjabat Sekda Ruben B. Moriolkosu, Ketua Presidium PMKRI Cabang Saumlaki, Komda Maluku dan Maluku Utara,  dan  Bupati Petrus Fatlolon
Saumlaki, Dharapos.com - Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) melalui Komisaris Daerah Maluku dan Maluku Utara, Wolter Hungan dan Ketua Presidium PMKRI Cabang Saumlaki Redemtor Reressy melakukan tatap muka dengan Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon dan Penjabat Sekretaris Daerah Ruben Benharvioto Moriolkosu di kantor Bupati setempat, Senin (16/11/2020).

Hungan menjelaskan bahwa prioritas kerja Pengurus Pusat (PP) PMKRI periode 2020-2022 lebih fokus pada sektor pendidikan, kebijakan pemerintah pusat hingga ke daerah dan Bimas Katolik pada setiap cabang.

Prioritas kerja PP PMKRI tersebut juga di disesuaikan dengan kondisi setiap daerah dengan setiap persoalan sosial kemasyarakatan yang perlu diperhatikan.

Berdasarkan itu, PMKRI mendorong penyelesaian persoalan-persoalan ini untuk diselesaikan oleh pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah.

"PP PMKRI pada periode ini secara nasional menjadikan persoalan ini sebagai fokus kerja dan menjadi perhatian serius untuk diperjuangkan. Dengan demikian, di dalam pertemuan tersebut, kami menyampaikan sejumlah pokok pikiran kami kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar," urainya.

Di bidang pendidikan, PMKRI mendorong Pemda untuk meningkatkan penyediaan sarana-prasarana penunjang pembelajaran daring atau metode belajar menggunakan model interaktif berbasis internet dan Learning Manajemen System (LMS).

Hungan juga menyebutkan bahwa dalam pertemuan itu, pihaknya berdiskusi dengan Bupati dan Sekda soal kesiapan Pemda Kepulauan Tanimbar menyambut beroperasinya Blok Masela.

Tentang penyediaan infrastruktur penunjang, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan pangan lokal dan komoditi unggulan daerah dan kesiapan lainnya juga menjadi bahan diskusi.

"Saya meminta kepada Bupati untuk senantiasa melibatkan rekan-rekan anggota PMKRI cabang Saumlaki untuk ikut serta dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah," sambungnya.

Redemtor Reressy dalam kesempatan itu juga meminta Bupati untuk menyelesaikan sejumlah kebutuhan mendasar masyarakat yang dikeluhkan saat ini berdasarkan hasil kajian DPC PMKRI.

Dia mencontohkan persoalan pelayanan air bersih kepada masyarakat di sejumlah kecamatan yang terkatung-katung akibat manajemen PDAM yang perlu dievaluasi.

"Bukan hanya persoalan air bersih, tetapi ada sejumlah persoalan yang kami diskusikan bersama," kata Reressy.

Bupati Petrus Fatlolon yang didampingi oleh Sekda Ruben Moriolkosu menyambut baik kehadiran Komda Maluku/Malut dan Kapres PMKRI cabang Saumlaki dalam pertemuan itu.

Ia mengakui, kontribusi PMKRI Regional Maluku dan Malut serta DPC PMKRI Cabang Saumlaki dalam pertemuan itu sangat diperlukan guna memboboti proses pembangunan di provinsi ini lebih khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Bupati Fatlolon meminta keterlibatan PMKRI cabang Saumlaki guna menyukseskan penyelenggaraan MTQ ke 29 Tahun 2021 yang akan diselenggarakan di saumlaki.

Dia berharap kader PMKRI juga bisa ambil bagian pada penyelenggaraannya yang akan berlangsung pertengahan tahun 2021 dan sekaligus membantu pemda dalam mengawasi berbagai program kegiatan yang ada, baik itu fisik maupun non fisik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan publik lainnya.

"Kami percaya PMKRI cabang Saumlaki sendiri dalam melakukan pengawasan tidak seperti yang lain yang pada dasarnya bukan bentuk pengawasan tapi penyelidikan," sambungnya.

Bupati Fatlolon juga berharap agar kader PMKRI bisa menjadi corong pemerintah di tengah-tengah masyarakat yakni menyampaikan dan menginformasikan perkembangan di daerah ini secara riil dan tidak berlebihan yang bersifat provokatif.

"Saya bersyukur PMKRI Cabang Saumlaki sampai saat ini tampil profesional dan juga telah menunjukan kerja sama yang cukup baik dengan Pemda,"  akuinya.

Bupati Fatlolon berjanji akan menindaklanjuti sejumlah persoalan yang disampaikan dalam diskusi tersebut sehingga kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dapat terlayani dengan baik.

(dp-45)

Label: