Komitmen itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi (Marvest), Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif dan Menteri Keuangan Sri Mulyani
saat menjadi pembicara utama pada pembukaan 2020 International Convention On Indonesian Upstream Oil And Gas, yang diselenggarakan
oleh SKK MIGAS secara virtual, Rabu (2/12/2020).
Menko Marvest menyatakan, pemerintah Indonesia terus
melakukan reformasi regulasi untuk memperbaiki iklim investasi di tengah
ketidakpastian global akibat pandemi Covid-19.
Usaha-usaha yang dilakukan antara lain melalui Undang-undang
Cipta Kerja, pemerintah telah menyederhanakan dan mensinkronkan 8.451 regulasi
di tingkat nasional dan 15.955 regulasi di daerah yang selama ini membebani
dunia usaha baik skala kecil, menengah, maupun besar.
Pemerintah juga melakukan moderninasi atas regulasi yang
sudah tidak sesuai lagi dengan kompetisi global.
"Regulasi ini adalah sebuah terobosan yang sangat
historis dan signifikan dalam menjadikan Indonesia tujuan investasi yang
menarik," ujar Luhut.
Menko Marvest juga menambahkan bahwa dengan penanganan
pandemi Covid-19 yang dilakukan, pemerintah optimis pada tahun depan ekonomi
Indonesia akan bertumbuh positif.
"Saya mengundang peserta konvensi untuk
mempertimbangkan Indonesia sebagai tujuan investasi. Konvensi ini memberikan
kesempatan kepada kita untuk terus melakukan investasi dan kesepakatan
bisnis," sambungnya.
Menko Marvest juga menyadari bahwa industri hulu migas saat
ini menghadapi beberapa tantangan, antara lain pandemi Covid-19 yang menurunkan
permintaan migas, proporsi migas yang menurun dalam struktur energi global
karena peran energi terbarukan, dan juga harga minyak yang menurun serta
perkembangan teknologi yang memungkinkan shale oil mulai diproduksikan.
"Industri hulu migas harus bisa berevolusi untuk
menghadapi tantangan ini. Kompleks kilang dan petrokimia yang terintegrasi
dapat menjadi salah satu solusi," tandasnya.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan fluktuasi harga minyak
dunia merupakan salah satu ketidakpastian dari sisi eksternal.
Sedangkan ketidakpastian dari internal dapat berupa regulasi
atau perizinan yang terlalu kompleks serta kebutuhan insentif untuk mendukung
keekenomian lapangan migas.
"Industri hulu migas merupakan industri yang memiliki
aspek ketidakpastian tinggi. Untuk menarik investasi demi mendukung peningkatan
produksi, masalah ketidakpastian harus dikurangi," urainya.
Dikatakan, Kementerian ESDM telah melakukan beberapa langkah
untuk mengurangi ketidakpastian tersebut, antara lain penyederhanaan perizinan
dan keterbukaan akses data migas untuk para investor.
Selain itu, pemerintah juga menawarkan system-sistem fiskal
yang lebih fleksibel dengan memungkinkan kontraktor hulu migas untuk menentukan
pilihan jenis kontrak kerja sama yang akan digunakan, yaitu Gross Split atau
Production Sharing Contract.
Menteri ESDM menambahkan pemerintah juga akan memberikan
stimulus fiskal untuk mendorong pengembangan lapangan migas.
"Pemerintah tidak lagi mengedepankan besarnya bagi
hasil untuk negara, tetapi lebih diarahkan mendorong agar proyek migas dapat
berjalan melalui pemberian insentif bagi beberapa Plan of Development (POD)
yang selama ini dinilai tidak ekonomis oleh kontraktor," pungkasnya.
Menkeu tak menampik sektor hulu migas termasuk sektor yang
terpukul dengan adanya pandemi Covid-19.
Permintaan migas global menurun secara signifikan, sementara
sisi suplai juga mengalami tekanan akibat beberapa faktor. Selama pandemi harga
minyak berfluktuasi secara dramatis bahkan sempat menyentuh titik negatif meski
hanya untuk dua hari.
"Hal ini menunjukkan betapa menantang dan luar biasanya
situasi yang sedang kita hadapi saat ini, termasuk dalam industri migas," cetusnya.
Kendati demikian, Menkeu menegaskan bahwa terlepas dari
tantangan yang dihadapi saat ini, sektor hulu migas Indonesia sebenarnya sudah
berjuang cukup lama untuk menahan laju penurunan produksi.
Terkait dengan hal ini,
terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan baik untuk menggairahkan
eksplorasi baru maupun untuk optimalisasi cadangan yang sudah ditemukan.
"Perlu adanya kebijakan yang tepat untuk kita mendorong
eksplorasi, karena kita sudah tidak bisa mengandalkan produksi yang ada saat
ini. Kita perlu menyiapkan strategi baru," akuinya.
Menkeu juga menambahkan, SKK Migas dan Kontraktor Kontrak
Kerja Sama (Kontraktor KKS) didorong untuk terus melanjutkan eksplorasi
meskipun kondisi saat ini tidak mudah mengingat harga minyak dunia belum pulih
dengan cepat.
"Ini dapat
dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan dukungan dari pemerintah,"
ujarnya.
Menyinggung soal produksi saat ini, Menkeu mengingatkan
industri hulu migas untuk menjaga efisiensi.
Kebutuhan akan efisiensi ini semakin meningkat karena ke
depan energi migas akan berkompetisi dengan energi terbarukan.
Menkeu mengatakan dari sisi kebijakan pemerintah sudah
melakukan sejumlah langkah untuk mendukung industri hulu migas. Melalui
Undang-undang Cipta Kerja, pemerintah mengupayakan penyederhanaan dan efisiensi
birokrasi untuk mendukung semua industri di Indonesia.
Melalui regulasi ini juga, pemerintah menurunkan pajak
penghasilan dari 25 persen menjadi 22 persen atau 20 persen dalam dua
tahun ke depan, menyediakan pembebasan PPN dan bea masuk serta berbagai
fasilitas lainnya untuk zona ekonomi khusus.
"Kami menggunakan berbagai instrumen fiskal untuk
mendukung seluruh siklus bisnis industri hulu migas, mulai dari eksplorasi
sampai produksi," tukasnya.
Baik Menteri ESDM maupun Menkeu mengatakan industri hulu
migas ke depan akan tetap memainkan peran strategis meskipun pemerintah juga
giat mengembangkan energi terbarukan.
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan industri hulu
migas telah mencanangkan visi bersama untuk mewujudkan target pencapaian
produksi 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar standar kaki kubih gas per
hari di tahun 2030. Jumlah ini secara total mencapai 3,2 juta barel setara
minyak per hari.
"Jika target ini tercapai, maka sektor hulu migas akan
mencapat produksi migas tertinggi sepanjang sejarah Indonesia," katanya.
Ditambahkannya, untuk mencapai Visi tersebut, diperlukan
perubahan mindset dan kemauan untuk keluar dari zona nyaman, dengan melakukan
upaya-upaya “NOT Business As Usual”.
SKK Migas sudah merumuskan Rencana Strategis Indonesian Oil
and Gas 4.0 (Renstra IOG 4.0) dalam rangka mencapai target tahun 2030 tersebut.
Konvensi 2020 International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas
dimaksudkan untuk mendiskusikan kebutuhan semua pemangku kepentingan dalam
rangka mendungkung pencapaian Renstra IOG 4.0 tersebut.
(dp-18)
Label: Nasional