|
| Bupati Malra M. Thaher Hanubun |
Proyek strategis yang akan
dilaksanakan seperti peningkatan jalan Hotmix Ruas Jalan Elat-Weduar (termasuk
Segmen Tamangil - Weduar), pembangunan jembatan, dan pengaman pantai di beberapa
titik.
Kemudian, pembangunan talud penahan
tanah di beberapa titik, rehabilitasi ruang kelas di beberapa sekolah,
pembangunan rumah swadaya dan rumah dinas guru, peningkatan jalan desa
strategis, penyediaan sarana air bersih di beberapa ohoi dan fasilitas
kesehatan, serta beberapa paket kegiatan lainnya.
Bupati memastikan proyek-proyek
strategis ini akan dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kei Besar Selatan pada
tahun ini.
"Kei Besar Selatan adalah
salah satu kecamatan yang perlu mendapat perhatian serius, pelayanan kesehatan
dan pendidikan beserta sarana dan prasarananya, ekonomi, dan sosial harus dapat
ditingkatkan," tegasnya.
Selain itu, Bupati juga berbicara
mengenai infrastruktur dan konektivitas perlu ditingkatkan, yaitu pembangunan atau
peningkatan jalan, akses air bersih dan sanitasi, perumahan layak huni dan moda
transportasi harus dapat ditangani.
Bupati memastikan pula, tahun ini
juga akan dilaksanakan pemberian bantuan hibah pembangunan sarana ibadah.
"Di Kecamatan Kei Besar
Selatan ada beberapa desa yang mendapat dana hibah. Saya harapkan untuk dapat
dimanfaatkan secara baik, sehingga pembangunan dapat segera dirampungkan,”
harapnya.
Terkait Musrenbang, Bupati berharap
dapat berjalan baik dan mampu menyerap serta menghasilkan output yang
bermanfaat bagi penyempurnaan dokumen RKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun
2022.
Bupati juga mengatakan bahwa
pelaksanaan Musrenbang sebagai forum partisipatif, implementasi pendekatan
"buttom-up" yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hari
ini dilaksanakan sesuai alur perencanaan yang merupakan kelanjutan dari
Musrenbang desa yang sudah dilaksanakan.
"Selanjutnya hasil dari
Musrenbang ini adalah daftar usulan yang akan dibawa ke dalam forum Perangkat
Daerah dan Musrenbang Kabupaten," lanjutnya.
Diakui Bupati, Musrenbang tahun iní
berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, jika sebelumnya dilaksanakan secara
manual, maka tahun ini akan terdokumentasi secara elektronik di dalam Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD.
Sehingga beberapa hal perlu
diperhatikan agar usulan yang disampaikan memenuhi kriteria usulan, yakni
sesuai prioritas daerah dan prioritas wilayah, sesuai dengan kewenangan dan
merupakan permasalahan riil di dalam masyarakat yang tidak dapat ditangani
dengan Dana Desa.
(dp-52)
Label: Politik dan Pemerintahan