Wagub Maluku Barnabas Orno saat menerima kunjungan delegasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim), Kamis (24/6/2021)
Ambon,
Dharapos.com - Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno menerima kunjungan delegasi Pemerintah
Provinsi Jawa Timur (Jatim), Kamis (24/6/2021).
Momen kunjungan
tersebut berlangsung di kantor Gubernur setempat.
Usai
pertemuan, Wagub Orno menyampaikan, pertemuan ini akan ditindak lanjuti dengan kerjasama
dalam bidang perekonomian untuk mendorong penurunan angka kemiskinan.
"Kalau
investasi itu baik, perdagangan itu baik maka akan sangat berdampak bagi
masyarakat. Ini akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan kerja sama (MoU,
red) antara Provnsi Jawa Timur dan Maluku,” sambungnya.
Dikatakan
Wagub, untuk kerjasama antar daerah ini lebih pada hal-hal yang prioritas.
"Intinya
kita lebih ke jangka pendek, ke jangka menengah dan jangka panjang, kita lebih
pada hal-hal yang prioritas," terangnya.
Dijelaskan
Wagub, Provinsi Maluku tidak hanya mengirim barang ke Jawa Timur tetapi juga
daerah tersebut dapat mendatangkan investor untuk industri UMKM.
Sementara, Kepala
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim Drajat Irawan menyampaikan, akan
memperkuat jaringan pasar antara Maluku dan Jawa timur sehingga neraca
perdagangan tidak terlalu jauh nilainya.
"Sekarang
barang-barang dari Jawa timur yang dikirim ke Maluku nilainya Rp2,14 Triliun. Sedangkan
nilai barang dari Maluku ke Jawa Timur nilainya Rp251 Mliliar, bagaimana kita memperluas
pasar," urainya.
Untuk
penjajakan, pihaknya akan datang membawa investor ke daerah ini guna melihat
potensi yang ada. Dan juga Jatim mengimpor bahan baku itu sekitar 70 - 80
persen.
"Untuk
itu diharapkan nanti sudah ada pemetaan pada masing-masing sektor seperti
kehutanan, perindustrian, perdagangan dan perikanan terutama," sambungnya.
Diakui Kadis,
hampir semua potensi dari Maluku yang merupakan komoditi ekspor tertinggi pada
perikanan serta makanan dan minuman.
"Saya
kira bisa disinergikan terutama adalah SNI karena banyak produk dari luar Jawa
itu belum di-SNI. Untuk itu, perlunya standarisasi SNI-nya baru bisa dibawa
masuk ke pasar global,” tandasnya.
Di tempat
yang sama, Ketua Tim Gubenur Percepatan Pembangunan (TGPP) Provinsi Maluku,
Hadi Basalamah menyampaikan, ini adalah salah satu bentuk kerja sama antar Pemda
serta bisnis.
“Jadi esensi
dari pertemuan ini akan diwujudkan pada tanggal 7 Juli 2021,untuk bagaimana
memperkuat kerjasama khusunya pada bidang ekonomi, perdagangan, investasi dan
sektor sektor lainnya yang dapat kita adopsi antara Jawa Timur dan Maluku,"
terangnya.
Dijelaskan
pula, Maluku merupakan daerah yang punya potensi pasar besar sehingga untuk
kedepannya perlu dilakukan percepatan khususnya peningkatan daya saing ekonomi.
Selanjutnya,
hasil produksi dari UMKM itu kemudian akan diberi label.
"Kita
perlukan satu nilai ukuran, yaitu produk itu harus berSNI. Contohnya seperti
kayu putih juga produk-produk turunan UMKM lainnya," jelasnya.
Dikatakannya,
hasil produk daerah haru diberi label
sehingga nilai jualnya semakin tinggi.
"Insya
Allah pada satu Juli mendatang, kita dengan badan standarisasi akan bertemu
untuk MOU dan rencana kerja,"
katanya.
Dengan
begitu peningkatan pelayanan publik perlu ditingkatkan dan produk asal Maluku
memiliki nilai jual lebih.
"Kita
akan coba fokuskan lagi pada konektivitas (perhubungan), biaya pengiriman
barang dari Maluku ke Jawa Timur bisa lebih efisien dan sebaliknya dan
menguntungkan kedua belah pihak," pungkasnya.
(dp-19)
Label: Politik dan Pemerintahan