Malra Jadi Kampung Rumput Laut, Di Indonesia Hanya Dua Wilayah

Deputi Tenaga Ahli dan Sumber Daya Kemaritiman, Kemenko Maritim Infestasi, Dr. Safri Burhanudin, DEA

Langgur, Dharapos.com - Kabupaten Maluku Tenggara resmi ditetapkan sebagai Seaweed Village atau kampung rumput laut.

Hal tersebut disampaikan Deputi Tenaga Ahli dan Sumber Daya Kemaritiman, Kemenko Maritim Infestasi, Dr. Safri Burhanudin, DEA, kepada awak media usai rapat koordinasi dengan Bupati Malra M. Thaher Hanubun bersama jajarannya, Senin (23/8/2021).

Setelah ditunjuk jadi kampung rumput laut, maka pengelolaanya harus secara integrasi dari hulu sampai ke hilir, termasuk perawatan, pemeliharaan serta pemasarannya.

Untuk itu, kehadiran dirinya bersama tim yang beranggotakan 7 orang ini, akan melakukan survei lokasi mana saja yang akan dijadikan tempat pengelolaan rumput laut, tergantung pemerintah daerah termasuk kesiapan lokasi dan masyarakatnya

“Sejujurnya, selaku Deputi Kementrian Kemaritiman sangat mengapresiasi tim percepatan Maluku Tenggara di mana sebelum kami lakukan survei, ternyata mereka sudah mendahului sejak enam bulan lalu sehingga semua ini akan dikawinkan saja semua upaya ini,” ucap Burhanudin.

Dijelaskan, penempatan kampung rumput laut di Indonesia hanya ada dua daerah saja, yakni Kabupaten Maluku Tenggara dan Nusa Tenggara Timur yang mana seluruh pembiyayaanya tidak bersumber pada APBD melainkan pinjaman luar negeri serta investasi dari pihak swasta.

Burhanudin mengakui, untuk budidaya rumput laut di seluruh wilayah Indonesia memang ada, akan tetapi khusus di Malra dilakukan secara terintegrasi.

“Artinya sistim pengelolaanya dari petani langsung ke pabrik agar harganya bisa terjangkau, bukan lagi lewat pengumpul yang suka memainkan harga semaunya,” akuinya.

Lanjut Burhanudin, pabriknya akan berlokasi di Kabupaten Malra, sehingga saat investor masuk langsung, akan mempermudah akses dan petani rumput laut.

“Semua itu tentu harus didorong oleh sumber daya manusianya, yang dikhawatirkan ketika pemerintah mendorong usaha budidaya untuk diperbesar sementara SDMnya tidak memadai,” akuinya.

Burhanudin menambahkan, target program ini sudah berjalan namun untuk anggaran, menunggu tahun depan, karena sementara diusulkan ke Bapennas.

Ditambahkannya, program budidaya ini tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Kata Burhanudin, total anggaran yang akan di gunakan oleh kedua daerah yang di jadikan kampung rumput laut oleh pemerintah pusat sebesar mencapai Rp30 miliar.

Dan ini baru satu sumber dari pemerintah, belum yang bersumber dari para investor yang diperkirakan mencapai Rp500 milyar kalau dirupiahkan,” pungkasnya.

(dp-52)

Label: Politik dan Pemerintahan