Wakil Ketua DPRD Maluku Azis Sangkala
Ambon, Dharapos.com - Pasca bentrokan yang mengakibatkan satu
orang tewas dan 9 orang luka sayatan senjata tajam, antara Dusun Rounussa Negeri
Sepa dengan Tamilouw Senin (1/11/2021), dilaporkan kondisi antara kedua negeri
sudah kembali normal.
Kendati demikian, sampai saat ini aparat keamanan masih
disiagakan di kedua negeri, guna mengantisipasi bentrok susulan.
Menyikapi kondisi itu, Wakil Ketua DPRD Maluku Azis Sangkala
mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah bersama TNI dan Polri,
secepatnya melakukan rekonsiliasi antara kedua negeri.
"Kepada Pemkab Malteng untuk bertemu dengan beberapa
pihak membicarakan baik-baik, termasuk akar masalah batas tanah, sehingga
mendapat jalan keluar," pinta Sangkala kepada wartawan di baileo rakyat,
karang panjang, Ambon, Rabu (3/11/2021).
Menurutnya, upaya ini perlu dilakukan secepatnya, sehingga
tidak menimbulkan kabar buruk atau provokasi, yang nantinya bisa menimbulkan
bentrokan kembali antara kedua negeri.
Kepada aparat keamanan Polisi di buckup TNI, dirinya
mengingatkan agar selalu waspada, sehingga tidak memberikan ruang bagi
masyarakat yang belum terima dengan imbas konflik.
"Kami berharap kepolisian bergerak cepat untuk
memastikan penegakan hukum bisa berjalan dengan baik," harapnya.
Begitu juga kepada kedua pemerintah negeri, untuk menenangkan
warganya agar konflik tidak berkepanjangan. Apalagi ditengah pandemi Covid-19
saat ini membutuhkan energi besar untuk melakukan recovery terhadap kondisi
sosial ekonomi masyarakat.
"Tentu kita sangat prihatin dengan kondisi yang
terjadi, karena ditengah upaya kita bersama untuk membangun kedamaian di Maluku
dan mempercepat proses pembangunan dan pelayanan sosial masih ada terjadi
bentrokan antar negeri. Jika kejadian seperti ini muncul lagi maka yang rugi
masyarakat, apalagi di masa sulit pandemi seperti ini, dipersulit lagi dengan
susahnya mobilitas orang, ditambah penyekatan,"pungkasnya.
Kepada masyarakat kedua negeri, Azis menghimbau agar bisa
menahan diri dan mempercayakan kepada pemerintah serta penegak hukum menangani
persoalan ini.
(dp-20)