 |
| BPJS TK Kepulauan Kei - Aru Saleh Afif Bakri |
Langgur, Dharapos.com - BPJS Ketenagakerjaan (TK) Kepulauan Kei - Aru mengharapkan seluruh guru non ASN di Kabupaten Maluku Tenggara sudah terlindungi program jaminan sosial (Jamsostek).
BPJS TK Kepulauan Kei - Aru Saleh Afif Bakri
Langgur,
Dharapos.com - BPJS Ketenagakerjaan (TK) Kepulauan Kei - Aru mengharapkan seluruh
guru non ASN di Kabupaten Maluku Tenggara sudah terlindungi program jaminan
sosial (Jamsostek).
BPJS TK
menargetkan pendaftaran kepesertaan rampung pada November hingga Desember 2021 mendatang.
“Targetnya
pada bulan November atau Desember 2021 ini, semua guru honor sudah terlindungi
program BPJS Ketenagakerjaan,” demikian disampaikan Kepala BPJS TK setempat
Saleh Afif Bakri seusai melakukan sosialisasi kepada ratusan guru SD - SMP di lingkup
Pemerintah Kabupaten Malra bertempat di SD Mathias III Langgur, Sabtu (6/11/2021).
Dikatakannya,
giat sosialisasi yang dilakukan khusus untuk non ASN memang sudah direncanakan
dengan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Malra yang meminta untuk dilaksanakan.
“Karena
bertepatan dengan hari ini ada pembagian SK sekaligus disitu dipertegas bahwa pada
SK Bupati itu disebutkan ada kewajiban BPJS Ketenagakerjaan yang wajib
didaftarkan sebelum SK ini dikeluarkan,” jelasnya.
Dan ini juga
sesuai dengan komitmen dari Plt Kadis Pendidikan Bersama dengan Kabid.
“Tadi disampaikan bahwa ini akan langsung dibebankan pada saat pembagian/ pembayaran gajinya. Itu sudah dengan BPJS Ketenagakerjaanya," sambung Saleh Afif.
Ia juga
menyampaikan untuk 2022 mendatang, pihaknya akan perjuangkan melalui Dinas Pendidikan
agar guru-guru honor tersebut harus diselipkan iuranya sebesar Rp14.000 ke
komponen gaji.
"Jadi
itu sudah mengcover mereka karena iuran untuk non ASN ini berbeda dengan
mandiri. Kalau peserta mandiri contohnya seperti nelayan dan tukang ojek itu
iuranya Rp.16.800,00 tetapi kalau khusus untuk non Asn itu iuranya Rp.14.000.
Setiap bulannya itu untuk mengcover dua program yaitu kecelakaan kerja dan
kematian,” urainya.
Saleh Afif menambahkan,
sesuai data dari Kadis Pendidikan tercatat non ASN se-kabupaten Malra berjumlah
825 orang.
"Kalau
pernyataan dari Pak Bupati sendiri untuk saat ini, masih konsen di dua kelompok
yakni non ASN dan perangkat desa,” lanjutnya.
Sementara
untuk perangkat desa sudah mencapai 177 Ohoi dari total 192 ohoi.
“Jadi masih
tersisa sekitar 15 ohoi yang belum terdaftar dan itu target yang diminta oleh
Pak Bupati harus 100 persen sampai pada bulan Desember termasuk non ASN yang
saat ini masih sekitar 60 persen dari target,” beber Saleh Afif.
Kaitannya
dengan itu, BPJS TK dalam waktu dekat akan melakukan monitoring evaluasi rapat
monev dengan Bupati untuk mengingatkan kembali bahwa ada kewajiban dari
masing-masing OPD untuk segera mendorong dan mendaftarkan seluruh non ASN yang
ada di Kabupaten Maluku Tenggara.
(dp-52)
Label: Daerah