Dukung Malra Raya, Batlayeri : Tanimbar Layak Jadi Ibu Kota Provinsi

Ketua DPRD Kepulauan Tanimbar Jaflaun Batlayeri

Ambon, Dharapos.com – Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Jaflaun Batlayeri mendukung penuh pemekaran Provinsi Maluku Tenggara (Malra) Raya.

Hal ini dikatakannya kepada awak media, saat menghadiri rapat kerja Komisi I DPRD Maluku dalam rangka membicarakan pemekaran 13 Daerah Otonomi Baru (DOB) yang tersebar di 8 kabupaten di wilayah tersebut.

"Kita pada prinsipnya Let’s Go untuk menerima, dan kita memberikan support agar segera ada pemekaran Provinsi Tenggara Raya supaya rentang kendali penanganan kemiskinan dan Pemerintahan itu dapat tertanggulangi,” ungkap Batlayeri di Baileo Rakyat-Karang Panjang, Ambon, Selasa (1/3/2022).

Menurutnya, Maluku harus memekarkan Provinsi Maluku Tenggara Raya. Pasalnya, dari zaman kemerdekaan sampai hari ini baru tercatat di Maluku hanya mekarkan satu provinsi yakni Maluku Utara.

"Dari sisi sejarah, Maluku merupakan salah satu provinsi yang turut menentukan berdirinya bangsa Indonesia. Provinsi-provinsi yang baru saja sudah mekarkan hampir 5 sampai 6, kenapa sampai saat ini Provinsi Maluku hanya baru dua yaitu Maluku Utara dan Maluku. Saya kira Maluku Tenggara Raya adalah jawaban kepedulian bangsa untuk kita, dan kami menghormati para tokoh yang sudah berinisiasi melakukan itu," ujarnya.

Aleg asal partai Demokrat ini juga meyakini bahwasannya yang lebih layak menjadi Ibu Kota Provinsi Maluku Tenggara Raya ialah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

"Sebagai anak Tanimbar (Tenggara) saya yakin jika di kaji dari sisi geografis yang lebih layak jadi ibukota untuk Provinsi Tenggara Raya, adalah Kabupaten Kepulauan Tanimbar,” cetusnya.

Selain itu, Batlayeri juga mengundang kapan tim pemekaran hadir untuk membicarakan hal ini secara terbuka, sebab tidak mungkin DPRD bicara secara sepihak, untuk terus merekomendasikan atau memberikan hal-hal terkait dengan kepentingan itu.

“Kita di sana supaya teman-teman di badan perjuangan Provinsi Tenggara Raya ini juga bisa menyadari bahwa Tanimbar akan memberikan topangan penuh dan mungkin lebih karena kami yakin sungguh satu-satunya pilihan alternatif tempat ibu kota provinsi Tenggara Raya itu ada di Tanimbar dan di pulau Yamdena yang layak dari sisi geografis dan teritorialnya untuk menjadi ibukota Provinsi di sana,” tuturnya.

Batlayeri menegaskan, untuk Prolegda 2022 pihaknya siap memekarkan beberapa kabupaten menuju kota Madya.

Karena itu, dirinya berharap dalam  momen rapat dengar pendapat ini kiranya DPRD Provinsi dapat mengambil sikap serius untuk kapan ke Jakarta dan meminta moratorium khusus untuk Maluku.

“Soal kepentingan ini kan nanti kita kembalikan kepada kajian AMDAL dan lain-lain secara objektivitas ya tapi hari ini kasat mata saya harus mempercayai diri bawah soal Ibukota Yamdena lebih layak gitu kan dan teman-teman wartawan juga tahu itu kita tidak bisa pungkiri itu,” tutupnya.

Label: Politik dan Pemerintahan