Momen pelaksanaan Rakoor Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara di Jakarta, Jumat (1/4/2022)
Langgur,
Dharapos.com – Bupati M. Thaher Hanubun memprakarsai pelaksanaan Rapat
Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang
bekerjasama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional R.I.
Rakoor
dimaksud dalam upaya percepatan realisasi pembangunan daerah sebagaimana
termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasonal tahun 2020 - 2024
yang berkaitan dengan Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.
Rakoor berlangsung
pukul 14.00 WIT bertempat di Ballroom Hotel Century Park, Jumat (1/4/2022).
Peserta dari
Kabupaten Malra dipimpin langsung oleh Bupati Hanubun.
Turut hadir Wakil
Bupati Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si serta seluruh pimpinan OPD Malra.
Sementara
dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional RI dihadiri Dr. Velix V. Wanggai,
SIP, MPA Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan
Infrastruktur, Ir. Rudy Soeprihadi Prawiradinata, MCRP, PhD (hadir secara virtual),
Deputi Bidang Pengembangan Regional, Abdul Malik Sadat Idris, ST, M.Eng
Direktur Pengairan dan Irigasi, Ika Retna Wulandary, ST, M.SC PLT Direktur
Regional III Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS RI serta Ahmad
Zainudin. S.Sos, MA Koordinator Bidang Jalan Direktorat Transportasi
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS RI.
Rakoor bertujuan
untuk mensinkronkan rencana pembangunan di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara
dengan Rencana Pembangunan Nasional sebagaimana dijabarkan dalam RPJMN
2020-2024.
Poin-poin
strategis yang dibahas terkait dengan Realisasi Percepatan Jalan Trans Pulau
Ket besar sepanjang 101,6 km, Pengembangan Sektor Potensial di Bidang Perikanan
Kelautan serta Bidang Pariwisata sebagai sektor Unggulan Daerah selain sektor
pendukung lain yang berhubungan dengan Konektivitas dan Infrastruktur.
Bupati Hanubun
dalam paparanya menyampaikan harapan kiranya, target pembangunan sebagaimana
telah dituangkan di dalam RPJMN 2020-2024 serta kebijakan Afirmasi lainnya
untuk Kabupaten Maluku Tenggara dapat direalisasikan.
Untuk
diketahui, Kabupaten Malra memiliki posisi strategis sebagai bagian Integral
Negara Kesatuan RI.
Kabupaten
Malra telah ditetapkan sebagai Wilayah Perbatasan Negara sesuai Perpres 33
Tahun 2015 dan Perpres 18 Tahun 2020 dan Pulau Kei Besar (Nuhu Yut) ditetapkan
sebagai Pulau-pulau Kecil Terluar sesuai Keppres Nomor 6 Tahun 2017.
Dalam Perpres
18 Tahun 2020, ditetapkan Kabupaten Maluku Tenggara menjadi Koriodor Pemerataan
Pembangunan Nasional dan Major Project Jalan Trans Pulau Kei Besar.
(dp-52)
Label: Politik dan Pemerintahan