Bupati Malra M. Thaher Hanubun saat menyampaikan sambutan
Langgur,
Dharapos.com - Bertempat di lapangan upacara Kantor Bupati Maluku Tenggara,
Sabtu (21/5/2022) dilaksanakan upacara bendera memperingati Hari Pendidikan
Nasional (Hardiknas) tahun ini.
Bupati setempat
M. Thaher Hanubun bertindak sebagai inspektur upacara.
Turut hadir,
Wakil Bupati Petrus Beruatwarin, Sekda A. Yani Rahawarin, pimpinan DPRD Malra, pimpinan
OPD lingkup Pemkab Malra, jajaran Forkopimda, Camat serta guru dan peserta
upacara.
Bupati Hanubun
pada kesempatan itu menyampaikan bahwa dirinya bersama Sekda dan dinas terkait
hadir di Kota Ambon pada Kamis (19/5/2022) yang lalu untuk menerima penghargaan
WTP yang ke 7 kalinya.
"Saya
berkesempatan hadir bersama Sekda dan dinas-dinas terkait dalam penyerahan
penghargaan pengelolaan keuangan dari BPK dimana Maluku Tenggara memperoleh
predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” jelasnya.
Untuk itu,
Bupati Hanubun menyampaikan apresiasi dan ucapan banyak terima kasih kepada
semua pihak terutama pimpinan-pimpinan OPD termasuk para guru pengelola atas
partisipasinya dalam tata pengelolaan keuangan daerah.
“Mengapa
saya sampaikan hari ini, karena ini raihan untuk ketujuh kalinya. WTP yang
ketujuh. Angka ini sama dengan peringatan Hardiknas yang ke 77. Semoga ini
menjadi kebanggan kita Maluku Tenggara,” harapnya.
Bupati Hanubun
juga menyampaikan ada satu hal yang penting kepada Dinas Pendidikan dan khususnya
para pengajar bahwa kebijakan mutasi tidak diartikan sebagai suatu hukuman.
Akan tetapi merupakan bagian dari rangkaian pembinaan aparatur.
“Saya juga
tetap memberikan perhatian bukan hanya pada sekolah negeri semata tetapi juga
untuk sekolah-sekolah swasta yang ada di kabupaten ini. Karena dalam pandangan
saya, sekolah swasta ikut berjasa dan berperan dalam dunia pendidikan generasi
kita jauh sebelum orde baru,” tandasnya.
Dalam upaya pendistribusian
tenaga pendidik, perlu diperhatikan oleh para guru, kepala sekolah juga rekan-rekan
dari media agar tidak salah mengutip.
“Dan bagi
pejabat tertentu yang saya nilai tidak mampu mengemban target maka dievaluasi
dan bila perlu diganti,” tegasnya.
Bupati juga
tak lupa meminta maaf atas kebijakan penempatkan pejabat yang salah didalam
jabatannya atau pindah dari suatu tempat ke tempat lain tanpa alasan tertentu. Sehingga
ketika ditanya tidak bisa untuk menjawab.
“Olehnya
dalam kesempatan ini secara pribadi saya memohon maaf kepada rekan-rekan guru
yang sudah ditetapkan atau sudah ditempatkan di tempat-tempat kerja yang baru
yang sebenarnya jauh dari keluarga. Seharusnya itu tidak boleh terjadi,”
pintanya.
Olehnya itu,
Bupati Hanubun meminta kepada pejabat yang sudah diganti khususnya yang
mengurusi tentang guru agar berhati-hati dalam penempatan guru.
“Jadi jangan
lagi para guru dan kepala sekolah membahas itu. Mari kita perbaiki sama-sama
dalam waktu lima enam bulan ke depan. Mari laksanakan tugas itu baru kita
evaluasi. Kami pun, saya Bupati dan Wakil Bupati masih bertugas hingga 31
Oktober 2023, jadi jangan khawatir kami siap untuk membantu,” harapnya.
Bupati Hanubun
juga menyoroti tentang tugas dan peran kepala sekolah dan jaringan tertentu.
“Perlu saya
ingatkan jabatan yang sudah diperoleh adalah keprcayaan yang diberikan karena
kinerja dan kapasitas saudara. Jangan mengaitkan jabatan dengan prinsip jatah pejabat atau kepentingan politik
tertentu karena tidak dibenarkan seseorang menggunakan cara-cara yang tidak
edukatif untuk memaksakan kehendak
pribadi agar dapat diangkat dan dilantik menjadi kepala sekolah. Itu yang perlu
saya sampaikan,” tukasnya.
(dp-52)