Miris! Ini Temuan Komnas HAM RI di Lokasi Pengungsi Kariu

Komisioner Komnas HAM RI Beka Ulung Hapsara (kiri) saat konferensi pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Maluku, Jumat (22/7/2022)

Ambon, Dharapos.com
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia membeberkan sejumlah temuan yang janggal saat memantau lokasi pengungsian warga Kariu di Negeri Aboru, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, pada Rabu (20/7/2022) kemarin.

Sejumlah temuan ini disampaikan Komisioner Komnas HAM RI  Beka Ulung Hapsara dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM perwakilan Maluku, Jumat (22/7/2022).

"Fokus kami saat ini penanganan pengungsian dan ada beberapa hal yang kami temukan sebagai fakta di lapangan," ungkap Hapsara.

Dikatakan, temuan pertama yakni bahan pokok seperti beras dan mie instan yang semakin menipis, karena terus dikomsumsi masyarakat Kariu.

"Saya kira ini harus jadi konsen bersama karena bukan karbohidrat saja yang dibutuhkan tapi juga protein bagi tumbuh kembang anak dan juga kelompok rentan lainnya seperti orang tua," katanya.

Hapsara melanjutkan, fakta kedua yang ditemui adalah lokasi pengungsian yang tidak cocok dengan kondisi alam, karena berada persis di tepi pantai dan mudah terendam banjir.

Tak hanya itu, akses kesehatan disana juga cukup sulit, karena dari informasi yang diterima selama ini tenaga kesehatan baik dokter atau perawat tidak secara rutin berkunjung ke lokasi pengungsian.

"Ini sangat penting karena akses kesehatan ini menjadi tanggung jawab negara selama ada di pengungsian, dan meskipun sudah pulang pun akses atau hak atas kesehatan itu harus dipenuhi oleh Negara," terangnya.

Dengan melihat situasi dan kondisi yang ada di Kariu, maka penting bagi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Pemerintah Provinsi Maluku memastikan adanya akses kesehatan yang mudah dan tidak menyulitkan masyarakat dengan jarak yang jauh.

Fakta lain yang ditemukan adalah transportasi untuk anak sekolah, khususnya SMP dan SMA.

"Kalau anak-anak SD dari Kariu  ini mereka masih bisa bersekolah dengan menggunakan gedung sekolah di Aboru secara bergantian. Namun untuk anak-anak SMP Dan SMA mereka harus berjalan kaki sepanjang 7-8 kilometer dari pengungsian. Jadi saya kira penting bagi Pemerintah untuk memastikan agar ada transportasi, paling tidak memudahkan mereka untuk bersekolah," tuturnya.

Hapsara mengaku, berdasarkan temuan ini, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Malteng dan Pemerintah Provinsi Maluku.

"Kami berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Pemprov Maluku dan rencananya hari ini mereka akan menyalurkan bantuan logistik pangan kepada warga di pengungsian," paparnya.

Dengan demikian, Komisioner Komnas HAM RI ini memberikan apresiasi kepada Dinas Sosial Provinsi Maluku yang hendak memberikan bantuan.

"Kami berterimakasih. Bahkan kami memberikan surat kepada Dinas Sosial Provinsi Maluku sebagai dasar supaya Pemerintah Provinsi Maluku juga memberikan bantuan," tutup Hapsara.

(dp-53)

Label: