Pelaku transportasi di Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru menggelar aksi demo terkait kenaikan harga BBM, di depan kantor DPRD setempat, Senin (5/9/2022)
Dobo, Dharapos.com - Pelaku transportasi di Kota Dobo, Kabupaten
Kepulauan Aru menggelar aksi demo terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM),
Senin (5/9/2022).
Peserta aksi yang berjumlah 175 orang itu melakukan aksi berjalan
kaki (long march) menuju kantor DPRD setempat dengan koordinator lapangan Jacky
Salay (Kompas) dan Roy Kwalepa (Ketua Ojek Mata'Ela).
Dalam aksinya di didepan kantor Parlemen Aru, para pendemo menyampaikan
sejumlah tuntutan.
Para pendemo mengklaim dengan melonjak tinggi harga BBM serta
tidak adanya kesadaran masyarakat untuk pembayaran tarif angkot sesuai standar
maka kami merasa dirugikan sehingga dengan hormat kami minta kepada Ketua dan
Anggota DPRD Kabupaten kepulauan Aru harus menetapkan tarif angkot baru sebagai
berikut :
- Tarif Angkut Umum Rp5000
Mahasiswa /siswa - Siswi Rp3000 namun untuk
mahasiswa/pelajar di luar dari jam kuliah/sekolah di kenakan tarif angkut umum
Rp5000. Namun jika kegiatan ekstrakulikuler wajib melampirkan kartu pelajar dengan
tarif angkot Rp3000
- Kami juga minta Pemerintah daerah untuk segera menambahkan
kuota Pertalite di Kabupaten Kepuluan Aru.
“Jika tidak ada respon dari DPRD dan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kepulauan Aru maka kami dari Komunitas Pengemudi Angkot Bersatu (Kompas)
menyatakan bahwa bapak Ketua dan Anggota DPRD harus tetapkan dalam Perda insentif perbulan Rp. 1.500,000.00 perpengemudi tanpa ada perbedaan pengemudi
tetap maupun bantu. dan totalitas pengemudi angkot sebanyak 350 orang yang
harus di tetapkan dalam Perda di luar dari Gaji Pokok Pengemudi itu sendiri,"
ucap pendemo.
- Kompas juga meminta agar tidak ada antrean minyak gabungan kendaraan bermotor (mobil dengan motor) di SPBU.
"Kepada Ketua dan Angota DPRD yang terhormat, kami dari
Kompas meminta kepada DPRD untuk memberikan penekanan tegas kepada Dinas Perindag
untuk menstabilisasikan Pertalite di SPBU bagaimanapun caranya,” pinta pendemo.
-Kami dari Kompas juga menyampaikan kepada Ketua beserta
semua anggota DPRD agar kerusakan jalan yang ada di Kota Dobo perlu di perbaiki.
Ditempat yang sama para tukang ojek pun juga menyampaikan
aspirasinya.
“Mohon maaf, kami datang di sini tanpa menyurati, kami
datang dengan spontan karena ini terjadi juga spontan,” pendemo mengawali
pernyataan aspirasi.
1. Terkait dengan dampak dari kenaikan harga BBM jenis
Pertalite yang kemarin harganya Rp7.650 naik menjadi Rp 10.000, sehingga kami tukang
ojek meminta dukungan dari DPRD agar
menyampaikan ke Dinas Perhubungan agar tarif ojek bisa dinaikkan dan
diterapkan ke masyarakat.
2. Yang kedua terkait dengan lembaga penyalur, yang mana ada
dua lembaga penyalur di Kabupaten Kepulauan Aru yaitu SPBU Kompak dan SPBU Hj.
Rasyid sehingga pihak SPBU dapat memprioritaskan tukang ojek. DPRD bisa
menyurati lembaga penyalur agar para tukang ojek diberikan ruang kesempatan
mungkin satu nosel yang dikhususkan untuk
tukang objek.
3. Yang ketiga terkait dengan penimbunan BBM secara
berulang. Mungkin ini juga menjadi perhatian selain para wakil rakyat ini dan
kepolisian juga yang saat ini mendengar penyampaian aspirasi ini untuk
memperhatikan secara khusus
penimbunan atau pengisian secara berulang yang dilakukan oleh
oknum-oknum tertentu dengan menggunakan motor tander yang dilakukan setiap
hari, mungkin ini bisa dibatasi atau bila perlu diberhentikan saja.
“Kami para pelaku transportasi sangat mengharapkan dukungan dan bantuan dari DPRD untuk memperhatikan aspirasi yang kami sampaikan
ini,” harap pendemo.
Aksi para pelaku transportasi di kota Dobo itu pun diterima
oleh Ketua DPRD Kepulauan Aru Udin
Belsigaway , didampingi anggota Dewan Husin Tuburfon dan Djafarudin Hamu.
Ketua DPRD Udin Belsigaway menyampaikan terima kasih
penyampianan aspirasi ke gedung Dewan setempat.
"Sebelum saya berbicara lebih lanjut, mungkin saya
ingin mengecek dulu untuk saat ini tarif ojek di seputaran kota ini berapa dan
untuk angkot itu berapa? Ada yang bisa bisa jelaskan? Kemudian dijelaskan bahwa
untuk saat ini sebelum kenaikan harga BBM untuk tarif ojek Rp5.000, sementara
untuk tarif angkot yaitu Rp 3.200," katanya.
Untuk itu, pihaknya akan memanggil Kepala Dishub Kepulauan
Aru guna membahas hal tersebut.
"Kami akan panggil atau mengundang Kadis Perhubungan
untuk membicarakan terkait dengan tarif ojek dan selanjutnya mekanismenya, saya
perintahkan kepada Pak Sekwan untuk saat ini juga segera buat surat undangan ke
Dinas Perhubungan untuk paling tidak jam 14.00 WIT kita sudah bisa melaksanakan
rapat dengar pendapat dengan Kepala Dinas Perhubungan sehingga aspirasi ini
bisa dipelajari dalam waktu dekat," tekannya.
Ketua juga meminta
perwakilan/delegasi dari tukang ojek dan sopir angkot untuk turut hadir dalam pelaksanaan RDP bersama Dishub
Kepulauan Aru nanti yang direncanakan akan dilaksanakan pada pukul 14.00 WIT
bertempat di Kantor Dewan setempat.
Pukul 14.20 Wit berlangsung
RDP antara pihak DPRD Aru dengan Ketua Organda, Ketua Ojek Mataela, Kepala Dishub
Aru, Kepala Depot Pertamina dan Kepala PTSP Aru terkait penetapan Tarif Angkutan Umum dan Tarif Ojek akibat
dari dampak kenaikan harga BBM secara Nasional.
Adapun hasil dari pertemuan tersebut,
1. DPRD menerima tuntutan para pendemo dan meminta Pemda Kepulauan
Aru untuk membuat sebuah regulasi untuk dapat mendukung orasi tersebut dalam
hal penentuan tarif angkutan umum.
2. Berbagai pembicaraan dalam diskusi antara ketua dan
anggota DPRD Kepulauan Aru, belum bisa mengambil sebuah keputusan terkait dalam
rapat tersebut, sehingga penetapan tarif angkutan di tidak dapat di tentukan
terkait dengan tugas dan fungsi anggota DPRD.
Aksi demo kenaikan BBM sendiri dan pertemuan dengan pihak
DPRD berlangsung tertib dan aman.
(dp-31)
Label: Daerah