Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Malra dalam rangka memperingati HUT ke XI Kota
Langgur, yang di ruang Sidang Utama Dewan
setempat, Senin (10/10/2022).
“Upaya untuk mengembangkan kota Langgur adalah menjadi
tanggung jawab semua pihak. Semua bertanggung jawab dalam mewujudkannya sebagai kota yang ideal,” ungkapnya.
Meskipun Bupati tak menampik jika upaya untuk mengembangkan Kota
Langgur pada masa-masa sekarang ini
tidaklah mudah.
Dijelaskannya, bahwa Langgur sebagai ibukota Kabupaten Maluku
Tenggara telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011.
Sudah 11 tahun, Langgur terus berbenah, berbagai aspek terus
diperbaiki baik dari sisi sarana dan prasarana maupun dari sisi sumber daya
manusia, terutama dari sisi modal sosial masyarakat.
“Hari ini, lingkungan strategis kota Langgur benar-benar
berubah. Indonesia maupun dunia internasional penuh dengan ketidakpastian.
Ekonomi global tidak menentu dan tidak dapat dikalkulasi,” urainya.
Penataan Kota Langgur sendiri menjadi fokus pembangunan tahun 2023 kiranya
menjadi konsen untuk semua pihak.
“Mohon dukungan dari pimpinan dan anggota DPRD Malra untuk
bersama Pemerintah daerah mengupayakan penataan Kota Langgur. Karena Langgur
sebagai ibukota, adalah wajah dan barometer pembangunan kabupaten Maluku
Tenggara harus menjadi indah, asri dan berfungsi secara optimal mendukung aktivitas
seluruh warga,” sambungnya.
Sesuai arah kebijakan pembangunan 2023, lanjut Bupati, beberapa
aktivitas pembangunan difokuskan pada upaya penataan Kota Langgur.
Seperti penanganan kawasan kumuh di sepanjang pesisir
Watdek, Ohoijang dan ohoi Langgur.
Kemudian, usulan DAK Penanganan Kawasan Kumuh yang sudah
dianggarkan untuk penanganan 194 unit rumah, 3.2 km jalan lingkungan dan 3,5 km
drainase.
Juga penataan aksesibilitas di kota Langgur, telah diusulkan
penanganan jalan di kota Langgur sepanjang 10 km, dengan nilai anggaran Rp16,95
milyar di 2023.
Selanjutnya, untuk percepatan pembangunan Kota Langgur
sebagai pusat pelayanan pemerintahan, maka dianggarkan pula penanganan jalan di
kawasan pemerintahan sepanjang 2,11 km dengan anggaran sebesar Rp8,84 milyar.
Bupati juga
mengungkapkan upaya komunikasi terus dilakukan dengan pemerintah pusat maupun
provinsi dalam rangka revitalisasi kawasan-kawasan strategis di kota Langgur.
Jalan Jenderal Sudirman sampai ke PLTD Langgur adalah kawasan strategis, jalur
utama transportasi dan pusat aktivitas masyarakat.
“Kawasan ini bersama dengan kawasan Misi Katolik, Taman
Ziarah Mgr. Johanes Aerts dan kawan-kawan adalah kawasan yang terus didorong
untuk dilakukan revitalisasi,” tandasnya.
Bupati berharap dukungan dan peran aktif semua pihak untuk
berkontribusi, sesuai kapasitas dan koridor masing-masing.
“Dukungan dan partisipasi dari pihak-pihak yang
berkepentingan, terlebih dukungan dari warga masyarakat kota Langgur adalah
modal penting bagi kemajuan dan pengembangan Kota Langgur kedepan,” pungkasnya.
(dp-52)
Label: Politik dan Pemerintahan