Bupati Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun
Langgur, Dharapos.com - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara
(PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) telah menyetujui dan telah menetapkan formasi ASN tahun 2022 berjumlah
682 formasi P3K untuk Kabupaten Maluku Tenggara (Malra).
Jatah tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri PAN-RB Nomor
842 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai ASN pada Lingkup Pemerintah
Kabupaten Maluku Tenggara.
Hal tersebut ditegaskan Bupati Malra M. Thaher Hanubun dalam rilisnya yang disampaikan Bagian Humas
dan Protokol Pemkab Malra kepada para wartawan, Selasa (12/10/2022).
Adapun rincian formasinya untuk tenaga guru berjumlah 312,
untuk farmasi bidang kesehatan 146 dan untuk tenaga teknis berjumlah 224.
Kaitannya dengan itu, Bupati dalam waktu dekat akan
memerintahkan OPD teknis agar segera mengumumkan melalui website resmi Pemkab Malra
sehingga seluruh masyarakat dapat mengetahui hal tersebut dan mempersiapkan
diri dengan baik.
“Tentunya dengan formasi yang ada ini akan menjawab
kebutuhan kita akan kekurangan ASN guna meningkatkan pelayanan publik serta
memberikan kesempatan bagi tenaga non ASN untuk memenuhi syarat,” ungkapnya.
Bupati menghimbau pegawai non ASN yang akan mengikuti
seleksi agar mempersiapkan diri dengan baik dan perlu meningkatkan kapasitas
serta kemampuan yang ada.
“Dalam mengikuti seleksi nanti, yang menentukan kelulusan
bukan siapa-siapa, melainkan diri sendiri yang akan menentukan nasib kelulusan
anda,”pesannya mengingatkan.
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas sistim yang
digunakan dalam seleksi nanti tentunya sangat baik, sehingga calon ASN yang
dihasilkan benar-benar memenuhi standar kualifikasi dan kompotensi sesuai
kebutuhan.
Bupati menyampaikan berdasarkan laporan dari BKPSDM per 30
september 2022 telah terdata 902 pegawai dimana yang berstatus non ASN 820 orang dan tenaga honorer ketegori II
berjumlah 82 orang.
Dikatakan, hingga saat ini banyak tenaga honorer yang belum
selesai melakukan input datanya disebabkan persoalan teknis dalam hal ini
gangguan jaringan, berkas belum lengkap dan lain-lain.
Guna mengantisipasi keterlambatan nanti, Bupati telah
memerintahkan BKPSDM untuk segera menyurati BKN agar memperpanjang masa
penginputan dan memastikan mereka yang memenuhi syarat dapat terdata.
Bupati juga menegaskan bahwa terhadap pendataan non ASN pada
beberapa waktu yang lalu, Menpan RB telah mengeluarkan surat dengan nomor :
B/1917/M.SM.01.00/22 tentang tindak lanjut pendataan tenaga non ASN pada
lingkup instansi Pemerintah.
Untuk itu, Bupati selaku PPK diperintahkan untuk melakukan
verifikasi dan validasi kembali data sesuai surat Menpan nomor :
B/1511/M.SM.01.00/22 tertanggal 22 juli 2022.
Ia juga menegaskan, hasil verifikasi wajib untuk diumumkan
kepada masyarakat melalui portal resmi Pemerintah daerah atau papan
pengumuman instansi dalam kurun waktu lima hari kalender.
Hal ini dimaksudkan agar mendapat umpan balik dari
masyarakat, sehingga terciptanya transparansi serta menjamin akuntabilitas
sesuai data yang di sampaikan.
Berdasarkan arahan surat Menpan tersebut, kini Sekertaris
Daerah telah mengumumkan melalui media sosial maupun elektronik.
“Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) saya akan menandatangani
surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM). Dan sebelum ditandatangani,
sekiranya seluruh kepala OPD menandatangani SK pengangkatan dan membuat
pernyataan, sehingga di kemudian hari jika ada permasalahan hukum maka bisa dipertanggung
jawabkan,” tandasnya.
Perlu diketahui seleksi P3K khusus guru, sebagaimana telah
diketahui yang tersedia sebanya 312 formasi dan menurut rencana akan segera di
lakukan pendaftaran melalui SSCASN BKN RI.
Bupati kembali
menghimbau agar tenaga guru yang terdata dalam DAPODIK pads saatnya bilamana
diumumkan agar mengikuti serta mempelajari seluruh tahapan tes dengan baik
jangan pakai alasan belum atau tidak tahu bahkan belum dengar.
"Dinas Pendidikan dan BKSPDM kiranya sudah ada petunjuk
tentang rektrutmen P3K yakni PermenpanRB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan
P3K untuk jabatan fungsional pada instansi daerah untuk tahun 2022 dan
Permendikbud nomor 349/2022 yang intinya terkait petunjuk teknis pelaksanaan seleksi
P3K untuk jabatsn fungsional guru,” tukasnya.
(dp-52)
Label: Politik dan Pemerintahan