Bupati Malra M. Thaher Hanubun
Langgur, Dharapos.com - Tahun
2024 secara nasional pembangunan diarahkan untuk menjawab beberapa isu
strategis dan prioritas. Mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, termasuk kecamatan
dan ohoi, harus selaras dan sinergi.
Kaitannya dengan itu, Bupati Maluku
Tenggara M. Thaher Hanubun mengungkapkan, beberapa poin penting yang menjadi
perhatiannya dalam perencanaan tahun 2024.
“Pertama, berkaitan dengan upaya
pencapaian target RPJMN 2020-2024. Target-target penting yang sangat berkaitan
dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan ohoi adalah
penanggulangan stunting dan kemiskinan ekstrim,” bebernya saat Musrenbang RKPD
Tahun 2024 tingkat Kecamatan Manyeuw, Jumat (24/2/2023).
Diketahui, stunting Malra per 31
Desember 2022, tercatat sebesar 16,98 persen. Target Nasional pada akhir tahun
2024 harus mencapai 14 persen.
Menurut Bupati, syarat pentingnya
adalah data base harus akurat, kepala ohoi
selaku ketua TPPD di Ohoi, bersama para kader dan puskesmas
harus memastikan data yang disajikan benar-benar valid.
Dengan demikian, intervensi tepat
sasaran dan berdampak langsung pada upaya penanggulangan stunting.
“Termasuk dalam hal kolaborasi
intervensi anggaran dan kegiatan,” imbuh Bupati.
Kedua, adalah penanggulangan
kemiskinan ekstrim, dimana jumlah masyarakat yang tergolong sebagai masyarakat
miskin ekstrim di Kabupaten Malra sebanyak 18.815 jiwa, berasal dari 11.815
kepala keluarga.
Angka ini, lanjut Bupati, adalah
gabungan dari 3 (tiga) desil kemiskinan, yaitu penduduk yang termasuk dalam 30
persen KK dengan pendapatan paling rendah secara nasional.
“Karena datanya 30 persen, jadi
kelihatan agak besar. Jika hitungannya desil 1 (satu) maka jumlah KK sebanyak
4.379 KK. Di Kecamatan Manyeuw, ada 725 KK yang tergolong Miskin Ektrim. Data
sebaran per-ohoinya jelas, by name by address. Mereka inilah yang wajib mendapatkan
intervensi di tahun 2023. Kepala Ohoi untuk memperhatikan hal ini,” tandas
Bupati.
Seuai target RPJMN, 2024
Kemiskinan Ekstrim harus mencapai 0 persen. Artinya, dalam tahun 2023 ini semua
penduduk yang tergolong miskin ekstrim, harus mendapatkan intervensi.
“Tim di tingkat Kabupaten
menyusun skenario penanganan, yang nantinya
dipedomani sampai ke ohoi,” pungkasnya.
(dp-red)
Label: Politik dan Pemerintahan