Sosialisasi oleh tim pemekaran provinsi baru ini dilaksanakan
bersama Pemerintah Daerah setempat, berlangsung di gedung Kesenian Sitakena
Dobo, Kamis (2/2/2023).
Sejumlah pejabat daerah hadir pada kesempatan itu
diantaranya Bupati dr.Johan Gonga, Staf
Ahli Bupati Bidang Adminitrasi Keuangan Jefry Tabela, S.Sos, Asisten I Bidang
Administrasi Pemerintahan Yeheskel Dumgair, S.Sos, Asisten III Bidang
Administrasi Umum Gabriel L. Mohwarin, S.Pi, dan Kepala Badan Kesbangpol Kepulauan
Aru Joel Gaite, S.Sos.
Kemudian, Kabag Hukum dan Ham Kepulauan Aru Goerge Habel
Karuny, SH, Kabag Pemerintahan Umum Mohaning Goulap, SP. M.Si, serta Staf Pemerintahan
Umum Setda David Retob, S.Sos.
Dari pihak BP3 sendiri hadir diantaranya Ketua Tim Delegasi
Pemekaran MTR Joseph Sikteubun, S.Sos, Sekretaris Umum Badan Perjuangan
Provinsi MTR H. Moh Rahatan, SE dan Ketua Divisi Pengkajian dan Penyiapan
Persyaratan Richard Ufie.
Bupati dr. Johan Gonga dalam sambutannya mengatakan dampak
pemekaran Provinsi Kepulauan MTR secara strategis sangat menguntungkan Kabupaten
Kepulauan Aru yang merupakan wilayah perbatasan dan kepulauan.
“Karena tentunya ke depan, perkembangan daerah ini akan
sangat pesat dan luar biasa,” tandasnya.
Selain itu, lanjut Bupati Johan, guna mempercepat
perkembangan ekonomi dan Infrastruktur di Kepulauan Aru tentunya pemekaran
Provinsi Kepulauan MTR ini merupakan salah satu solusi untuk meraih
kesejahteraan dan menghapus kemiskinan serta keterbelakangan di kawasan selatan
Maluku.
“Pemekaran Provinsi Kepulauan Maluku Tenggara Raya merupakan
solusi tepat untuk mengejar ketertinggalan, mengentaskan kemiskinan dan
memperkuat ketahanan di wilayah Aru sebagai kawasan perbatasan dan garda
terdepan NKRI” tegasnya.
Sementara Joseph Sikteubun selaku Ketua Tim Pemekaran mengatakan
bahwa perjuangan untuk membentuk sebuah provinsi baru di gugusan kepulauan Aru,
Kei, Tanimbar, Babar, Leti, Moa, Lakor, Kisar dan Wetar merupakan sebuah
perjuangan panjang kurang lebih sejak 22 tahun silam.
"Niat mulia ini sesungguhnya terkandung dalam hati
semua orang Orang Tenggara. Kehidupan masyarakat di wilayah ini sangat
memprihatinkan. Bahkan sering di plesetkan sebagai kawasan Maluku Sengsara,” bebernya.
Olehnya itu, lanjut Sikteubun, perjuangan ini merupakan kesungguhan
dari tim pembentukan Provinsi Kepulauan MTR dalam rangka mengatasi kemiskinan
dan keterbelakangan di wilayah Maluku Selatan.
Dijelaskan pula bahwa Maluku dalam realitas wilayah
kepulauan, memiliki karakteristik yang unik, tentang kendali antara pulau yang
jauh serta berbagai hal yang berkontribusi bagi pembangunan wilayah untuk
kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
"Pemekaran Provinsi Kepulauan Maluku Tenggara Raya
menjadi keharusan yang tidak boleh diabaikan. Tanpa pembentukan DOB, kemajuan
dan kesejahteraan mustahil diwujudkan di Maluku,” jelasnya.
Olehnya itu, Sikteubun berharap dengan dilaksanakan
sosialisasi ini dapat melahirkan kesepakatan untuk direkomendasikan kepada DPRD
dan Pemda Kepulauan aru.
Sementara itu, tokoh adat dan pemuda serta masyarakat Aru menyesalkan
tidak dilibatkannya dalam sosialisasi tersebut. Mereka memprotes pembentukan Tim
Pemekaran Provinsi MTR.
(dp-31/Ril)
Label: Daerah