Hal itu disampaikannya dalam sambutannya yang dibacakan Staf
Ahli Bupati Andreas Savsavubun saat pembukaan kegiatan Forum OPD Dinas
Pariwisata setempat di Langgur, Rabu (15/3/2023).
Mengawalinya, Bupati menekankan bahwa Forum Perangkat Daerah
adalah amanat Peraturan Perundang-undangan. Dimana Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 tahun 2017, menyebutkan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah sebagai salah satu tahapan dalam penyusunan
Renja Perangkat Daerah.
Dan Renja yang saat ini dibahas dalam forum OPD ini adalah
Renja Pariwisata untuk Tahun 2024.
“Kita ketahui bahwa Tahun 2024 adalah Tahun transisi. Oleh
karena ini, Renja kali ini disusun sudah tidak lagi mengacu pada Renstra 2018-2023, melainkan
menggunakan Renstra 2024-2026 sebagai acuan,” urainya.
Lanjut Bupati, di sektor pariwisata sesuai arahan Renstra
yang merujuk pada Kebijakan RPD, dalam tiga tahun ke depan fokus intervensi
adalah penataan destinasi, penguatan SDM pariwisata, peningkatan promosi serta
peningkatan kemitraan.
“Fokus intervensi harus dilakukan untuk menjawab tiga persoalan mendasar yang menunjukkan belum
maksimalnya pengelolaan pariwisata di Maluku Tenggara selama ini, yaitu rendahnya
kunjungan wisawatan, rata-rata lama tinggal wisatawan yang baru mencapai empat hari
untuk wisatawan mancanagara, dan kontribusi sektor pariwisata untuk pendapatan daerah
yang dalam struktur ekonomi baru mencapai 3 - 5 persen,” ungkapnya.
Lanjut Bupati Hanubun, sektor pariwisata di berbagai belahan
dunia, bahkan di daerah-daerah lainnya di Indonesia, dapat berkembang dengan
baik karena adanya dukungan pihak swasta.
“Dan kemitraan yang dibangun itu harus mampu memberikan manfaat
bagi semua pihak. Investor, masyarakat dan Pemerintah Daerah semuanya
memperolah manfaat. Tentu ini adalah harapan dan cita-cita kita bersama. Namun harapan dan cita-cita tersebut, harus ditopang
dengan pola perilaku dan pola kerja yang betul-betul mampu memberikan kenyamanan
serta kondusivitas,” tekannya.
Dalam hal ini berkaitan dengan aspek keamanan, aspek
kemudahan investasi, perizinan, dan kepercayaan investor harus ditingkatkan.
“Maka membangun sektor pariwisata tidak bisa hanya dilakukan
oleh Dinas Pariwisata sendiri. Kolaborasi dan sinergi antar sektor harus
menjadi modal dasar ada dukungan dari sektor-sektor lainnya,” tandasnya.
Sektor pekerjaan umum untuk infrastrukturnya, sektor
perizinan dan investasi, sektor keamanan, sektor Koperasi, UMKM, Perdagangan,
PMD, semuanya harus bersinegri.
Menurut Bupati, keterbukaan dari pihak masyarakat pelaku dan
pengelola wisata juga masih harus ditingkatkan.
“Satu hal penting yang perlu menjadi perhatian kita semua,
dan secara khusus teman-teman di Dinas Pariwisata, yaitu bagaimana manajemen
event promosi harus lebih ditata dengan baik,” tandas Bupati.
Event Promosi Pariwisata skala daerah yang besar yaitu Festival Pesona Meti Kei (FPMK) dari jauh-jauh
hari sudah harus dirancang secara baik.
Semua pihak yang akan terlibat sudah diinformasikan,
dipersiapkan dengan sebaik-baiknya.
Dan dalam hal ini pula, maka dukungan dari komunitas pariwisata,
Desa Wisata, Pengelola Destinasi, kelompok-kelompok wisata dan mitra usaha
pariwisata harus diajak bicara.
Pengaturan secara baik agar event-event dapat diatur
sedemikian rupa, saling mendukung dan saling memberi keuntungan bagi semua.
“Termasuk dalam hal ini, ada event pariwisata di wilayah
Kota Tual. Ini dapat dibicarakan bersama dengan Pemerintah Kota Tual, supaya
waktu pelaksanaannya diatur saling berdekatan,” ungkap Bupati.
Dengan kolaborasi yang dibangun, maka akan lebih banyak atraksi,
dan event yang ditampilkan. Hal ini tentu akan memberikan gaung yang lebih
besar. Pada akhirnya, akan lebih banyak
menarik perhatian, minat dan kunjungan wisawatan.
Salah satu hal penting yang masih perlu ditingkatkan dalam hal pengembangan pariwisata di Malra yaitu,
berkaitan dengan aktraksi wisata.
“Kita punya potensi sumber daya alam yang besar. Tetapi
potensi alam saja tidak cukup. Orang bisa saja datang, menikmati ke-indahan
alam, lalu kemudian pulang. Tetapi kesan, pengalaman dan perasaan yang mengikat
mereka dengan tanah ini, harus lebih ditingkatkan,” bebernya.
Atraksi dan interaksi wisatawan dengan masyarakat,
adat-budaya serta hal-hal yang bersifat kesenian akan memberikan kesan yang
lebih mendalam.
Bali tidak memiliki keiindahan alam yang begitu luar biasa.Tetapi
interaksi melalui atraksi dan kehidupan adat-budaya yang menyatu dengan
pariwisata menjadi daya tarik tersendiri.
Bupati Hanubun berharap, Dinas Pariwisata bersama Dinas
Kebudayaan, bersama OPD lainnya di bawah koordinasi Bappelitbangda, harus
memikirkan ini.
Bangun diskusi bersama Komunitas, kelembagaan adat dan
pelaku wisata serta masyarakat adat, untuk mendudukkan dan sekaligus merancang.
“Tunjukkan bahwa Orang Kei punya sesuatu yang unik dan orisinil,
tidak ditemukan di daerah lain, serta memiliki nilai dan kekayaan yang mampu
menarik minat dan perhatian wisatawan,” pungkasnya.
(dp-red)
Label: Daerah