Pembukaan berlangsung di ruang aula Kantor Bupati setempat,
Kamis (16/3/2023) yang ditandai dengan pemukulan tifa.
Tema yang diusung "Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang
berkeadilan berbasis Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Keandalan
Infrastruktur untuk Meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat".
Bupati Hanubun pada lesempatan itu membeberkan berbagai kemajuan
pada penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang periode pembangunan
2018-2022.
Pada Bidang Infrastruktur Konektivitas, indikator penting
yang diukur adalah panjang jalan dalam kondisi baik.
“Sampai dengan tahun 2022, jalan dalam kondisi baik tercatat
sepanjang 345,61Km atau 43,12 persen dari total panjang jalan 800Km,” rincinya.
Capaian ini diperoleh dari aktivitas pembangunan,
rehabilitasi dan rekonstruksi jalan yang dilakukan sepanjang 2019 hingga 2022
sebagai berikut : Total panjang jalan yang dibangun sepanjang 16,37 Km; panjang
jalan direhabilitasi sepanjang 17,79 Km serta panjang jalan di-rekonstruksi/dihotmix
sepanjang, 82,4Km.
Untuk Bidang Air Minum dan Sanitasi, dalam upaya pemenuhan
Standar Pelayanan Minimal, sekaligus dalam rangka penurunan stunting dan
kemiskinan, maka pelayanannya terus didorong serta mampu menjangkau
wilayah-wilayah yang selama ini kesulitan akses air bersih dan sanitasi.
Secara makro, pelayanan air bersih diukur melalui persentase
rumah tangga berakses air bersih.
“Sampai tahun 2022, angka pelayanan air bersih untuk rumah
tangga sudah mencapai 70,79%. Sedangkan pelayanan sanitasi, yang diukur dengan persentase
rumah tangga berakses sanitasi sebesar 78,51%. Setiap tahun ada kenaikan
berkisar 2-3%,” lanjut Bupati.
Peningkatan pelayanan air bersih dan sanitasi ini didukung
oleh pelaksanaan paket kegiatan, antara lain: Perluasan cakupan pelayanan air
bersih berupa Sambungan Rumah (SR) dengan rincian tahun 2019 – 1.248 SR, tahun
2020 – 824 SR, tahun 2021 – 964 SR, tahun 2022 – 1.441 SR.
Total dalam rentang waktu 2019 - 2022 ada perluasan pelayanan
air bersih sebanyak 4.477 SR, dengan warga terlayani sebanyak lebih dari 17.000
jiwa.
Selanjutnya, perluasan cakupan pelayanan sanitasi rumah
tangga pada periode 2019 - 2022. Dilaksanakan sejumlah kegiatan di antaranya:
pembangunan MCK sebanyak 3.054unit, untuk melayani lebih dari 12.000 jiwa
masyarakat.
Selain itu, lanjut Bupati, berkaitan dengan dukungan
terhadap percepatan pemulihan ekonomi, pengendalian inflasi dan peningkatan
pendapatan mamasyarakat.
Untuk diketahui, tahun ini sudah dianggarkan melalui APBN Kementerian
PUPR RI untuk Revitalisasi Pasar Langgur.
“Ini adalah tindak lanjut dari kunjungan yang terhormat Bapak
Presiden Republik Indonesia di Langgur pada September 2022 lalu,” sambungnya.
Sementara untuk bidang Perumahan dan Kawasan permukiman,
sejak tahun 2019 hingga 2022, Pemerintah daerah telah melakukan penanganan
terhadap rumah Tidak Layak Huni sebanyak 2.087 unit.
Sedangkan untuk infrastruktur pendukung Kawasan, maka telah
dibangun pula Jalan Lingkungan permukiman sepanjang 3.358,6 meter.
Persentase Rumah layak huni di Malra sampai tahun 2022
sebesar 89,63 persen atau sekitar 21.000 rumah. Sisanya, masih sekitar 3.000
rumah yang kondisinya tidak layak huni.
“Tahun 2023 ini, ada intervensi, maka tentu angka-angka ini akan
turun lagi. Namun demikian, untuk perecanaan tahun 2024, Saya harapkan
persoalan-persoalan ini dapat diakomodir,” tandas Bupati.
(dp-red)
Label: Politik dan Pemerintahan