Bupati Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun saat memberikan sambutan
Langgur, Dharapos.com – Bupati M. Thaher Hanubun menekankan
jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten
Maluku Tenggara mengedepankan analisis risiko dalam merencanakan kegiatan.
Hal itu disampaikannya saat pembukaan Bimbingan Teknis
(Bimtek) Manajemen Risiko oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku di Langgur,
Selasa (9/5/2023).
“Para pimpinan OPD diharapkan untuk segera mengadopsi
unsur-unsur manajemen risiko dalam setiap kegiatan yang dilakukan,” tekannya.
Bupati Hanubun menungkapkan, selama ini masih ada kegiatan
yang dilakukan tidak berakhir dengan baik namun sebaliknya malah menimbulkan
risiko lainnya.
“Hal ini karena perencanaan kegiatan itu tidak disertai dengan
analisis risiko yang memadai. Padahal sejak 2008, sudah diterbitkan PP 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dimana salah satu
unsurnya adalah Penilaian Risiko,” bebernya.
Diketahui, setelah 15 (lima belas) tahun aturan itu
diterbitkan, hampir sebagian besar instansi Pemda belum bisa menerapkannya
secara optimal.
Secara garis besar, lanjut Bupati Hanubun, manajemen risiko
memiliki 3 atribut utama yaitu budaya risiko (risk culture), tata kelola risiko
(risk governance) dan proses manajemen risiko (risk management process).
Efektivitas manajemen risiko sangat bergantung budaya risiko
dalam organisasi.
“Budaya yang saya maksudkan adalah bagaimana para pimpinan
perangkat daerah mengintegrasikan risiko dalam menentukan tujuan, merumuskan
kebijakan hingga pemberian kompensasi,” urainya.
Bahkan tidak hanya itu saja, aspek yang juga penting adalah
memastikan bahwa para pelaksana kegiatan ini sudah memiliki pengetahuan yang
memadai mengenai manajemen risiko.
“Secara kelembagaan, kita memang belum memiliki divisi
khusus yang menangani risiko seperti pada organisasi-organisai yang bersifat
profit-oriented. Namun demikian, fungsi-fungsi itu bisa dijalankan secara
paralel oleh pelaksana kegiatan,” jelasnya.
Selain itu, hal penting lainnya adalah memastikan bahwa
proses manajemen risiko (risk management process) berjalan dengan baik oleh
manajemen.
“Saya ingatkan bahwa
proses manajemen risiko (risk management
process) dimulai dari identifikasi risiko secara agregat, penilaian risiko,
perlakukan terhadap risiko, monitoring dan pelaporan,” kata Bupati.
Menurutnya,
tahapan-tahapan itu dilakukan dalam pelasakanaan semua kegiatan.
“Jika kita bisa mengimplementasikan manajemen risiko ini
dengan baik secara gradual, saya sungguh-sungguh yakin bahwa ke depannya semua
kegiatan yang dilakukan akan berakhir dengan sempurna dan menciptakan hasil
yang menggembirakan,” tuturnya.
Pada kesempatan itu, Bupati Hanubun juga menginstruksikan
kepada Inspektorat untuk melakukan fungsi-fungsi pengawasan dalam rangka
menguatkan dan meningkat efektivitas manajemen risiko di tingkat pemerintah
daerah maupun perangkat daerah.
(dp-red)
Label: Politik dan Pemerintahan