Gelar Rakor Bahas Polemik Infrastuktur di Aru, Deputi KSP Tekankan Soal Prioritas

Deputi KSP Febry Tetelepta saat melakukan peninjauan pada salah satu insfrastruktur talud pantai di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru  

Dobo, Dharapos.com
- Deputi Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Febry Tetelepta melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku.

Dalam kunjungannya, Tetelepta menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah daerah setempat, Selasa (9/5/2023).

Rakor yang  berlangsung di gedung Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Pattimura, Dobo, ibukota Kabupaten Kepulauan Aru ini membahas berbagai hal terkait pembangunan infrastruktur baik jalan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan pertanian di wilayah tersebut.

Deputi KSP dalam pernyataannya berharap dengan adanya investigasi yang dilakukan pihaknya di Kepulauan Aru, maka Pemerintah setempat bisa melakukan perencanaan terkait mana jalan prioritas yang akan dikerjakan.

Dengan begitu, apa yang tidak bisa dilaksanakan oleh Pemda akan ditangani Pemerintah pusat.

"Ya, indikatornya adalah kita harus menghubungkannya, setelah sentra produksi seperti pertanian, parawisata dan perikanan telah di sediakan,” urainya.

Tetelepta pun menegaskan, jika dengan adanya jalan yang bisa mengangkat dan menumbuhkembangkan perekonomian di daerah maka sudah barang tentu akan di usulkan untuk menjadi sumber pengembangan serta pementapan ekonomi di daerah itu.

"Jadi jika jalan itu bisa mengangkat ekonomi masyarakat dan menumbuhkan pertumbuhan baru ekonomi maka saya rasa itu bisa diusulkan untuk menjadi sumber, bagi pengembangan pemantapan jalan,” tegasnya.

Masih menurut  pria asal Saparua tersebut, tak hanya masalah jalan daerah yang di bahas dalam pertemuan itu namun terkait persoalan tol laut juga telah di perbincangkan.

"Hanya saja masih terkendala pada kontainer basah, sehingga sangat mahal jika pengusaha menggunakan jasa angkutnya. Bayangkan, orang mengirimkan hasil lautnya berupa udang kepiting harus menyewa pesawat. Ya kalau pakai pesawat ini reguler itu 48.000 per kg tapi kalau charter itu sekitar 70.000. Itu sangat mahal," katanya.

Tetelepta pun berjanji akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk bagaimana potensi perikanan di Aru harus dikembangkan sehingga pengeksporannya bisa keluar dengan baik lancar dan murah.

"Nah, kebetulan pada tanggal 6 Juni mendatang kita akan rapat di Jakarta dan akan saya bicarakan dengan Dinas Perhubungan bagaimana kita mengembangkan potensi perikanan di Aru. Cara ini adalah kita menyiapkan dan mendorong kepada Kementerian Perhubungan untuk kontainer dan pola itu menjadi relasi sehingga hasil laut di Aru ini bisa keluar dengan lebih baik lancar dan murah,” tandasnya.

Sementara di singgung soal pembangunan infrastruktur listrik , Tetelepta mengaku pihaknya juga telah berkoordinasi dengan PLN  Wilayah Maluku untuk mendorong beberapa desa di Aru untuk triwulan pertama di 2024 nanti harus jalan sehingga infrastruktus pembangunan kelistrikan di wilayah itu dapat dijalankan dengan baik.

"Karena, suka atau tidak suka infrastruktur listrik itu penting sekali. dan kemarin sebelum datang ke sini, saya sudah bicara juga dengan PLN wilayah Maluku, sudah ada 4 desa yang dalam waktu dekat ini mesinnya sudah ada. Sedangkan fasilitas penunjang untuk dinyalakan pada  triwulan kedua tahun 2003,” tambahnya.

Lebih lanjut pihaknya mendorong untuk listrik masuk di beberapa desa di Kepulauan Aru untuk triwulan pertama 2004 itu dipercepat ke-2023 karena menurutnya jika infrastruktur listrik berjalan dengan baik, transportasi udara dan laut berjalan baik.

"Sebab, saya rasa apa yang menjadi perioritas pembangunan di daerah ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.

(dp-31)

Label: