Penetapan Yavawun sebagai satu-satunya desa anti korupsi
tersebut setelah dilakukan penilaian oleh tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) RI.
Bupati setempat M. Thaher Hanubun mengungkapkan, sebagai
kepala daerah, dirinya menyambut baik capaian tersebut sebagaimana
disampaikannya saat kegiatan Pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Desa Anti Korupsi
di Ohoi Yavawun, Kamis (22/6/2023).
Para kepala ohoi yang lain diharapkan agar dapat mempelajari
apa yang dilakukan oleh Ohoi Yavawun dan menerapkannya di wilayahnya
masing-masing.
Selain itu, dinas-dinas terkait, dinas PMDPPD dan
Inspektorat agar terus meningkatkan pembinaan guna memperkuat kelembagaan pemerintahan
desa serta meningkatkan tata kelola keuangan.
Pemkab setempat terus mengupayakan agar jumlah desa anti
korupsi di Malra semakin bertambah dan tersebar secara merata di semua
kecamatan.
“Jika kita dapat bekerja secara bersama dengan optimal, saya
yakin tujuan itu dapat dengan mudah dicapai,” ujar Bupati.
Pada kesempatan itu pula Bupati menyampaikan apresiasi
kepada KPK RI atas kerjasamanya dalam memberikan Bimtek bagi perangkat dan
masyarakat ohoi Yavawun.
“Kami merasa beruntung sekali bisa diajar dan dibimbing
langsung oleh KPK RI dalam hal mencegah terjadinya praktek-praktek korupsi di
tingkat pemerintahan.
Bupati Hanubun mengingatkan perangkat dan masyarakat ohoi
Yavawun agar menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya
(dp-red)
Label: Daerah