Forum tersebut dibawah sorotan tema “Peran Infrastruktur
Dasar dalam Mendukung Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah”.
Giat dihadiri Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nathaniel Orno, yang dibuka secara
virtual oleh Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Ervan
Maksum, St, M.Sc.
Ervan dalam sambutan virtualnya menyampaikan, forum ini baru
pertama kali diselenggarakan pada 2023 ini.
Dan forum infrastruktur wilayah Maluku - Papua ini merupakan giat
ketiga yang diselenggarakan setelah forum infrastruktur wilayah Sumatera bagian
Utara dan Forum Infrastruktur Wilayah Nusa Tenggara.
“Kami berharap forum infrastruktur wilayah akan dapat secara
rutin diselenggarakan setiap tahunnya, secara substansial, dimana forum
infrastruktur wilayah ini bertujuan untuk mendiskusikan ketersediaan
infrastruktur dalam mendukung pengembangan komoditas unggulan dan mendiskusikan
tantangan, kendala atau bottleneck dan kesenjangan atau gap, penyediaan
infrastruktur dalam mendukung pengembangan komoditas unggulan daerah,” harapnya.
Ervan berharap dalam forum infrastruktur wilayah Maluku - Papua
tahun ini, berbagai masukan terutama dari kalangan wirausahawan baik Kadin
maupun HIPMI dapat dibahas dan didiskusikan bersama.
Kemudian, dijadikan kesepakatan bersama tentang jenis-jenis
infrastruktur strategis apa saja yang akan dibangun terlebih dahulu untuk
Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.
“Bagi kami seluruh masukan yang dihasilkkan dari forum
infrastruktur ini akan kami pergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam
mempertajam perencanaan penyediaan infrastruktur kedepan,” pungkasnya.
Sementara itu dalam paparannya, Wagub menyampaikan kemiskinan
yang terjadi di Maluku adalah kemiskinan struktural, dimana memiliki Sumber
Daya Manusia dan Sumber Daya Alam tetapi tidak memiliki akses.
Mantan Bupati MBD ini berharap agar Forum ini bisa memecahkan
masalah masyarakat, khususnya di daerah
tertinggal.
“Saya berharap forum ini tidak menjadi forum rutinitas dan
diharapkan betul-betul memberikan kontribusi bagi pengambilan keputusan di
tingkat pusat,” tutupnya.
Turut hadir pula, Direktur Perencanaan dan Pengembangan
Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional (P3IPN) Drs. Sumedi Andono Mulyo, narasumber,
perwakilan Pemprov dan Kabupaten/Kota di Maluku, Malut, Papua dan Papua Barat.
Juga akademisi, para pelaku usaha, Ketua Kadin Daerah dan
HIPMI se-Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, Kementerian Lembaga,
serta unsur lainnya baik secara daring maupun luring.
(dp-19)
Label: Politik dan Pemerintahan