Acara
pelantikan berlangsung di ruang Vlisingen, Balai Kota Ambon, Senin (14/08/2023).
Dalam
sambutannya, Wattimena menyebut Sektor transportasi darat harus ditata dan di
kelola dengan baik sehingga dapat menjamin keselamatan, kenyamanan dalam
berlalu lintas.
"Kewajiban
dari Pemerintah adalah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta
menyediakan iklim investasi yang baik bagi pengusaha angkutan darat,"
ungkapnya.
Pemerintah
Kota Ambon, lanjut Wattimena, mengharapkan DPC Organda Kota Ambon dapat
berkolaborasi bersama guan membentuk sumber daya pengemudi yang sopan, rapi dan
terdata.
"Serta
ketersediaan angkutan darat yang aman, nyaman dan sehat untuk melakukan
aktivitas berlalu lintas dijalan raya," tuturnya.
Penjabat
menegaskan, saat ini dinamika transportasi sendiri terus meningkat dan
merupakan pekerjaan rumah bagi Pemkot dan seluruh pemangku kepentingan termasuk
DPC organda Kota Ambon sebagai wadah yang menghimpun pengusaha angkutan darat,
Pemkot dan pemangku kepentingan transportasi di Kota Ambon.
Persoalan
transportasi di Kota Ambon, salah satunya adalah volume pertumbuhan kendaraan
yang tidak diimbangi dengan penambahan kapasitas jalan serta sarana prasarana
transportasi lainnya.
"Ini
menjadi persoalan yang mengemuka dan persoalan kebutuhan yang harus dilakukan
upaya-upaya untuk menjawab persoalan ini," ujarnya.
Diinformasikan,
pada tahun 2022 jumlah kendaraan bermotor roda 4 dan roda 6 di Kota Ambon berjumlah 44.947 unit
kendaraan. Sementara untuk roda 2, sebanyak 122.206 unit kendaraan dengan
pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 10 persen.
"Sebagai
informasi bahwa di tahun ini, Pemkot Ambon akan melakukan pengaspalan terminal
mardika sebagai upaya untuk dapat memaksimalkan terminal dimaksud. Namun masih
banyak kebutuhan lainnya yang belum dapat kami penuhi karena jumlah armada
angkutan Kota di Kota Ambon sebanyak 2002 unit yang telah melebihi kapasitas
atau daya tampung terminal mardika, sehingga Pemkot mengharapkan DPC organda
Kota Ambon sebagai Mitra dapat bersinergi untuk melakukan pendataan terminal
sesuai dengan kewenangan masing-masing," tandasnya.
(dp-53)
Label: Politik dan Pemerintahan