Rapat dipimpin Ketua Tim Gubernur
untuk Percepatan Pembangunan (TGPP) Provinsi Maluku Hadi Basalamah yang diikuti
secara langsung oleh Penjabat Bupati Jasmono, Penjabat Sekda Maluku Tenggara,
jajaran TPID Provinsi Maluku dan Malra beserta stakeholder terkait.
Pj Bupati dalam kesempatan
tersebut mengatakan, pengendalian inflasi daerah ini menjadi isu nasional, yang
menjadi tanggung jawab bersama baik Pemerintah pusat maupun daerah termasuk
seluruh stakeholder yang ada di daerah.
“Ini menjadi penting, karena
inflasi ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah, baik itu
inflasi yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, sehingga inflasi perlu dijaga
dalam level yang optimal, agar pertumbuhan ekonomi dapat didorong dan ditingkatkan
untuk membantu Masyarakat kita di daerah,” terangnya.
Diakui Pj Bupati, saat ini
Indonesia dihadapkan dengan isu yang cukup mengganggu stabilitas inflasi secara
nasional yaitu El Nino. Karena ini memberikan dampak sangat besar bagi inflasi
secara nasional, maupun daerah, maka dari itu perlu langkah-langkah strategis.
“Terkait amanat Mendagri pada Rakor
Pengendalian Inflasi 6 November 2023 kemarin, disebutkan bahwa potensi kenaikan
inflasi cukup tinggi pada akhir 2023 dan masuk 2024, secara global
barang-barang mengalami kenaikkan, pasokan terganggu, serta dampak El Nino,
mengakibatkan naiknya harga beras secara tajam sejak Juli 2023. Dan ini
diprediksi akan terus berlangsung sampai Februari 2024, sehingga berpotensi
mengganggu stabilitas harga termasuk inflasi di daerah terutama menjelang
HBKN.” bebernya.
Pj Bupati menjelaskan, upaya
strategis yang dilakukan Pemkab adalah peningkatan produksi dan ketersediaan
pangan strategis, pemberian bantuan pada sektor pertanian yang tepat sasaran,
penguatan tata klola logistik daerah, dan pengawasan harga dan operasi pasar,
jelasnya.
Basalamah menyampaikan keinginannya
agar berbagai pihak bisa satu pandangan dan cara berpikir untuk menyelesaikan
program-program yang berbasis Key
Indicator Performance. Karena menjadi diskresi utama dari tingkat pusat
sampai daerah, dan ini menjadi isu yang paling aktual saat ini.
“Hampir setiap minggu Gubernur
meminta progress baik dari TPID, kemiskinan juga inovasi agar bisa mengimprove,
dan pendekatan kerja tidak lagi berbasis birokrasi, karena menyelesaikan
inflasi harus kerja lapangan,” sambungnya.
Basalamah menyampaikan, terkait
kemiskinan Maluku di tahun 2023 posisi Maret, sedikit mengalami kenaikan 0,18%
atau setara dengan 4009 orang, dan hampir 60% bertumpuk di desa.
Oleh karena itu, Pemerintah provinsi
meluncurkan program 1 OPD 1 desa binaan, namun hal itu tidak cukup dalam skala
dan porsi government spending.
Oleh karena itu, turut melibatkan
private sector dan BUMN.
“Atas nama negara kita sama-sama
kerjakan ini, dan sebagaimana diketahui kemiskinan di Maluku kalau dilihat
dari trendnya mulai dari 2019-2023 itu secara struktural turun,” pungkasnya.
(dp-19)