Beberapa hal yang terkait dengan masalah tersebut yakni tingkat
partisipasi anggota terhadap simpanan dan tabungan rendah, ketergantungan
terhadap modal luar masih tinggi, sumber daya pengurus/pengelola koperasi yang
masih rendah dan aparatur yang masih terbatas.
Demikian disampaikan Penjabat Bupati Jasmono pada acara
pembukaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Provinsi
Maluku 2024 di kantornya, Senin (26/2/2024).
“Tentunya persoalan ini terus diupayakan ditangani melalui
penyusunan program dan kegiatan yang sesuai dengan target meningkatnya jumlah
koperasi aktif koperasi sehat, berkualitas dan mandiri yang dapat dicapai di
waktu mendatang,” urainya.
Jasmono menjelaskan sejak 2020-2023, sebanyak 3.693 usaha
mikro di Malra yang telah difasilitasi pemodalan dengan sumber dana APBN maupun
APBD provinsi.
Di tahun ini, 23 usaha mikro akan difasilitasi dalam
pengembangan koperasi dari jumlah koperasi di kabupaten ini berjumlah 347 unit.
"Dari jumlah yang dikategorikan koperasi aktif sebanyak
296 unit atau 85,30 persen," sambungnya.
Menurut Jasmono, beberapa kebijakan penting dilakukan dinas
ini seperti pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penilaian
kesehatan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian pemberdayaan UMKM, meliputi
penguatan dan perluasan Kemitraan, kemudahan perizinan serta pengembangan usaha
mikro.
Adapun kebijakan strategis yang didorong sejak masa pandemi
Covid 19 adalah perluasan akses dan penguatan permodalan serta fasilitasi
pengembangan usaha mikro .
"Upaya ini terus kami dorong karena persoalan pemodalan
menjadi salah satu penentu usaha mikro bisa bertahan maupun dalam rangka untuk
pengembangan," ucapnya.
Pj Bupati menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah pusat
dan provinsi lantaran dalam beberapa tahun terakhir, daerah ini mendapatkan
alokasi DAK non fisik untuk peningkatan kapasitas koperasi usaha mikro dan
kecil .
Dengan Anggaran sebesar Rp451.803.000,00 digunakan untuk
pelatihan dan pendampingan usaha koperasi maupun usaha mikro.
Dalam usaha menekan angka kemiskinan ekstrim di daerah itu, lanjut
Penjabat, data penduduk miskin ekstrim dijadikan salah satu referensi untuk
pembentukan kelompok pemberdayaan ekonomi.
Jasmono berharap melalui forum ini akan melahirkan startegi
dan rekomendasi, yang dapat menjadi referensi bagi Pemkab/kota dalam upaya
mendorong meningkatnya pemberdayaan koperasi dan UMKM di Maluku.
(dp-red)
Label: Politik dan Pemerintahan