Pj Sekda hadir mewakili Penjabat (Pj) Bupati Jasmono sekaligus
membacakan dalam sambutannya.
Dalam sambutannya, Jasmono menyebutkan pelayanan umat dalam
lingkup keagamaan adalah salah satu faktor penting menumbuhkan modal sosial di
masyarakat.
Pelayanan keagamaan juga menjadi sarana meningkatkan
kualitas hidup, yang tercermin dari kualitas karakter dan mental spiritual.
“Maka sidang klasis menjadi ruang konsolidasi, partisipasi
dan diskusi yang sangat efektif, dimana akan terbangun soliditas dan sinergi
yaitu mengarahkan pelayanan klasis yang sejalan dengan kondisi, karakteristik
serta kebutuhan warga klasis serta dinamika pembangunan daerah,” urainya.
Dikatakan Jasmono, pelayanan klasis GPM hidup, tumbuh dan
berkembang di dalam lingkungan warga masyarakat yang menjemuk.
Hal ini berarti, pelayanan klasis GPM bersama pelayanan
keagamaan lainnya dituntut untuk
mewujudkan keselarasan dengan kondisi, dan karakteristik lingkungan strategis
pembangunan daerah.
Keselarasan dimaksud, lanjut Jasmono, terus diupayakan oleh Pemerintah
daerah.
Salah satunya melalui perumusan arah dan kebijakan
pembangunan, yang menjadi rujukan bagi pelaksanaan pelayanan umum
kemasyarakatan, termasuk pelayanan keagamaan.
Mantan Kepala Inspektorat Provinsi Maluku mengungkapan,
dalam melaksanakan tugas sebagai Penjabat Bupati, ia menetapkan 7 (tujuh)
program prioritas yang akan mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik dan pelaksanaan pembangunan dalam periode 2023-2024.
Ketujuh program prioritas dimaksud yakni yang pertama
Meningkatkan kualitas pelayanan dasar.
“Ini berkaitan dengan perbaikan tata Kelola pelayanan
pendidikan, dan kesehatan termasuk pelayanan kependudukan,” rincinya.
Kedua, menurunkan angka kemiskinan. Target besar yang ingin
dicapai adalah menurunkan tingkat kemiskinan di bawah 20 persen dan penanganan
kemiskinan ekstrim
Yang ketiga, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Keempat, mengendalikan inflasi, aspek ketersediaan, pasokan
dan distribusi barang yang menjadi akar masalah inflasi di daerah perlu
didukung oleh berbagai sektor dan terlebih pelaku usaha ekonomi di daerah.
Kelima, kemudahan investasi. Yang keenam pembangunan infrastruktur.
Dan yang ketujuh yakni fasilitasi pemilihan umum.
Ketujuh program prioritas ini didorong, karena berdasarkan
kajian permasalahan daerah, inilah masalah dan isu strategis yang besar di
daerah ini.
“Program-program prioritas ini hanya dapat berhasil apabila
didukung oleh kelembagaan masyarakat secara luas,” kata Jasmono.
Pada kesempatan itu, Pj Bupati mengajak warga Klasis GPM
Pulau-pulau Kei Kecil dan Kota Tual untuk
ikut memberikan kontribusi dalam melaksanakan program-program untuk
kemajuan daerah.
“Harapan kita bersama, semoga pada akhirnya nanti, melalui
persidangan ini, akan melahirkan rancangan program, kegiatan dan
rekomendasi-rekomendasi, yang mampu menjawab kebutuhan umat, meningkatkan
kualitas pelayanan, serta memberikan kemajuan bagi kesejahteraan masyarakat,”
pungkasnya.
(dp-red)
Label: Daerah, Politik dan Pemerintahan