“Memang Mess Maluku sudah difungsikan kembali. Namun
berdasarkan laporan dan dari pantauan yang kita lakukan, itu seluruh ruangan
belum di manfaatkan,” kata Ketua DPRD Mauku Benhur Watubun pada wartawan di
Ambon, Jumat (10/5/2024) kemarin.
Menurut BGW, pekerjaan dan persiapan peresmian Mess Maluku
itu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) terkesan asal-asalan.
Watubun pastikan bahwa, nanti Komisi I DPRD Provinsi Maluku
akan melakukan pengawasan, dan juga Komisi III juga akan melakukan pengawasan
terhadap renovasi fisik bangun yang dikerjakan selama 4 tahun dengan dana
hampir Rp 21 Miliar.
Dijelaskan bahwa, Komisi I melakukan pengawasan terhadap
perjanjian kerja sama. Ini harus menguntungkan daerah. Jangan lagi seperti
kasus pasar Mardika Ambon akan menjadi contoh.
“Jadi jangan terulang kembali seperti kasus pasar Mardika
Ambon,” tegas Politisi PDI-Perjuangan itu.
DPRD berharap, karena Pertanggung Jawaban kepada rakyat
Maluku maka rakyat harus mengetahui sampai sejauh mana pemanfaatan Mess Maluku
itu kepada pihak lain.
“Ini agar semua orang bisa tau berapa besar kontribusi Pendapatan
Asli Daerah (PAD) yang diberikan kepada pihak ketiga dan pihak ketiga kepada
Pemerintah Daerah Maluku,” pungkasnya.
(dp-mn)
Label: Politik dan Pemerintahan