Kegiatan ini dilakukan untuk
menggantikan pejabat lama yang telah berakhir masa tugasnya pada 24 Mei 2024
ini.
Mereka yang dilantik yaitu
Dominggus N. Kaya yang saat ini menjabat
sebagai Karo Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku sebagai Pj Wali Kota
Ambon menggantikan Boedewin Wattimena sesuai dengan SK Menteri Dalam Negeri (
Mendagri Nomor: 100.2.1.3-1123 tahun 2024.
Kemudian, Kepala BPBD Maluku
Syarif Hidayat sebagai Pj Bupati Buru mengantikan Djalaludin Salampessy sesuai SK Mendagri Nomor: 100.2.1.3.1110 tahun
2024.
Serta, Kepala Dinas Pariwisata Maluku
Dr. Ahmad Jais Elly menggantikan Brigjen TNI. Andi Chandra As"adudin
sebagai P Bupati Seram Bagian Barat sesuai SK Mendagri Nomor: 100.2.1.3.1123
tahun 2024.
Ketiga SK para penjabat tersebut diterbitkan tertanggal 20 Mei 2024.
Dalam sambutannya, Pj Gubernur menyampaikan,
tugas prioritas para kepala daerah baru itu yaitu memfasilitasi dan
mensukseskan agenda nasional Pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang.
“Dengan memastikan ketersediaan
alokasi anggaran sesuai NPHD yang disepakati serta menjaga netralitas ASN di
lingkup Pemerintah daerah masing-masing," urainya.
Sadali juga memerintahkan kepada
para Pj kepala daerah yang baru dilantik ini agar sungguh-sungguh, berkomitmen serta
transparan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
Dikatakannya, Pj kepala daerah
dalam tugasnya setiap tiga bulan wajib melakukan pelaporan kinerjanya kepada
Mendagri dan juga Gubenur.
Selaku wakil Pemerintah pusat di
daerah, Gubenur meminta agar di tempat tugas para Pj kepala daerah melakukan
koordinasi internal terhadap jajaran birokrasi.
"Juga lakukan konsolidasi birokrasi
dengan Forkopimda, DPRD, instansi vertikal, TNI/Polri, tokoh agama dan elemen
masyarakat lainnya," pintanya.
Sadali juga meminta para ASN pada
tiga daerah otonom ini ,untuk mendukung penuh Penjabat yang baru dilantik ini.
Mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Maluku ini juga mengingatkan arahan Presiden maupun Menteri Dalam Negeri terkait prioritas kerja para Pj kepala daerah
yakni pengendalian inflasi, penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim, permudah
investasi, belanja APBD produk dalam negeri serta menjaga stabilitas politik
dan keamanan menuju Pilkada serentak 2024.
Dia juga berharap para Pj kepala daerah ini
melakukan pembenahan birokrasi guna menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan masalah
di waktu mendatang.
"Negara ini memilki regulasi
yang jelas dan tekad terkait manajemen ASN, maka rangkul dan satukan mereka
sebagai jajaran birokrasi yang patuh pada aturan dan etika demokrasi,"
tukasnya.
Turut hadir pada kegiatan itu,
jajaran Forkopimda Provinsi Maluku, Kabupaten Buru, SBB dan Kota Ambon serta
para tamu undangan lainnya.
(dp-19)
Label: Politik dan Pemerintahan, Utama