Rapat dihadiri Penjabat Bupati Drs.
Jasmono, M.Si beserta Pj Ketua TP PKK Malra,
Ibu Siti Halimah Jasmono.
Juga hadir jajaran Forkopimda,
Ketua Organisasi Perempuan bersama pengurus, Pj Sekda, Staf Ahli Bupati,
Asisten Sekda, Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, Para Tenaga
Medis, Dokter, Tokoh Agama dan undangan lainnya.
“Dulu, hanya beberapa daerah
kabupaten/kota yang fokus mengurus
stunting, akan tetapi saat ini, hampir semua daerah sudah mengurus dan
menangani stunting secara serius,” kata Wardoyo dalam arahnnya.
Dengan adanya Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting,34 TPPS
Provinsi,514 TPPS kabupaten/kota ,7.256 TPPS Kecamatan, dan 82.773 TPPS
Kelurahan Desa/Kelurahan berkomitmen melaksanakan Percepatan Penurunan
Stunting.
Peraturan ini merupakan wujud
komitmen pemerintah dalam mempercepat pencapaian target penurunan stunting
menjadi 14 persen pada 2024, sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional 2020-2024.
“Perpres ini memperkuat penerapan
Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting 2018-2024 yang bertujuan
menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan
berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh,
meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta meningkatkan akses air
minum dan sanitasi,” tegasnya.
Terkait dengan terbitnya Perpres
Nomor 72 Tahun 2021 , masyarakat diharapkan berjalan beriringan dengan
pemerintah untuk mempercepat perbaikan gizi di Indonesia.
“Percepatan penurunan stunting
juga menjadi salah satu kontribusi Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs) pada 2030 mendatang,”
pungkasnya.
(dp-red)
Label: Daerah