Hal itu disampaikannnya saat rapat
Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) bersama mitra kerja dan stakeholder, bertempat
di aula Kantor Bupati Maluku Tenggara, Senin (27/5/2024).
Jasmono merincikan terhitung
sejak 2018 berdasarkan data EPPBGM sebesar 30,01% dengan Balita dipantau sebanyak 80,49 % menjadi 27,01 % dengan balita dipantau
sebanyak 81,45 % di tahun 2019.
Selanjutnya pada 2020 kembali mengalami penurunan menjadi
22,95 % dari 88,50 % balita dipantau, di tahun 2021 sebesar 18,64 % dari 88,36
% balita dipantau menjadi 16,98 % dengan 91,61 % balita dipantau di tahun 2022,
dan sampai dengan Januari 2024 turun menjadi 16,00 % dengan Balita dipantau
sebanyak 90 %.
“Pemda Maluku Tenggara
berkomitmen untuk menurunkan menjadi 14 % pada tahun 2024. Dan ini semua tidak
terlepas dari kerja keras lintas sektor dan OPD Konvergensi sesuai Perpres 72
Tahun 2021 tenang Percepatan Penurunan Stunting guna menuntaskan persoalan
stunting di daerah ini,” ungkap Jasmono.
Upaya penurunan stunting,
menitikberatkan pada penanganan penyebab masalah gizi, yaitu faktor yang
berhubungan dengan ketahanan pangan khususnya akses terhadap pangan bergizi
(makanan).
Lingkungan sosial yang terkait
dengan praktik pemberian makanan bayi dan anak (pengasuhan), akses terhadap
pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan pengobatan (kesehatan) serta kesehatan
lingkungan yang meliputi tersedianya sarana air bersih dan sanitasi
(lingkungan).
Keempat faktor tersebut
mempengaruhi asupan gizi dan status kesehatan ibu dan anak.Intervensi terhadap
keempat faktor tersebut diharapkan dapat mencegah masalah gizi, baik kekurangan
maupun kelebihan gizi.
Menurutnya, penurunan stunting,
memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi
sensitif.
“Sejalan dengan inisiatif
percepatan penurunan stunting, pemerintah meluncurkan gerakan nasional
percepatan perbaikan gizi,” pungkasnya.
(dp-red)
Label: Politik dan Pemerintahan