|
| Kantor Bupati Kepulauan Aru, Dobo / Foto : Istimewa |
Hal itu menyusul gelaran Pemilihan kepala daerah (Pilkada)
dalam rangka memilih pemimpin baru yang akan berlangsung pada 27 November 2024
mendatang.
Saat ini, tahapan menuju ke pelaksanaan hajatan 5 tahunan itu
sementara berlangsung dan telah di mulai sejak Mei lalu berupa pendaftaran
bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah itu.
Kaitan dengan proses transisi ini, UA selaku tokoh masyarakat
Aru ikut menyampaikan sorotannya.
“Saya mau menyampaikan satu realita yang kemudian harus
menjadi pencerahan terhadap masyarakat Aru bahwa pemerintahan ini jangan dijadikan
pemerintahan keluarga. Bahwa ada titipan,
titipan mau diberikan kepada siapa pemerintahan ini?” ungkap tokoh yang enggan
nama utuhnya dipublish kepada Dharapos.com, Minggu (2/6/2024).
Menurut UA, jika melihat adanya goncang-ganjing pemerintahan Kepulauan
Aru sehubungan dengan anggaran daerah maka ini kemudian memicu satu ketakutan
besar jika proses transisi ini diterima oleh orang yang kemudian tidak sepaham
dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan dalam kepemimpinan dr. Johan Gonga dan
Muin Sogalrey.
“Ini adalah semacam hantu yang menakutkan, karena ada yang
kita temukan bahwa pemerintahan ini mau diserahkan kepada orang tertentu yang
merupakan hubungan dekat dengan pemangku kepentingan sekarang,” ujarnya.
Karena itu, UA mengingatkan kepada masyarakat Aru agar dapat melihat fakta
ini secara jeli bahwa sampai sekarang ini saja Pemda belum menemukan sesuatu
yang pasti bagaimana mengobati anggaran daerah ini.
Pasalnya, kondisi ini tidak hanya mengganggu stabilitas
pemerintahan tapi juga sampai kepada pasar dimana masyarakat mengeluh.
Dan ini, sambung UA, harus menjadi suatu catatan besar untuk
pemerintahan yang baru.
“Maka, kita butuh orang yang tegas, kita butuh orang yang
betul-betul mau kerja membawa Aru ini hidup pada perubahan. Bukan hanya
konsep-konsep yang kosong, bukan hanya kampanye politik yang hanya sekedar
menyenangkan orang tetapi pada saatnya apa yang disampaikan rakyat itu tidak
terlaksana. Inilah kenyataan pemerintahan yang kita dapatkan sekarang ini,”
cetusnya.
Karena itu, bagi UA, masyarakat semestinya melihat fakta ini.
“Fakta pemerintahan yang kita sementara rasakan, kita alami,
kita lihat. Ini bukan soal mau menjatuhkan siapa? Tetapi kalau ini kemudian
pemerintahan mau dititip kepada kekeluargaan maka kita akan berputar dengan
masalah ini lagi. Keadaan awal akan sama lagi, kita tidak pernah berkembang,”
tegasnya.
UA kemudian mengajak semua pihak untuk memberikan contoh
pencerahan yang baik.
“Kita tentu punya pilihan politik yang berbeda, tetapi sekali
lagi mari kita memberi contoh pencerahan yang baik. Kalau kita mau Aru ini
berkembang, kita cari figur yang jujur, kita cari figur yang memang tulus
membangun Aru,” ajaknya.
“Ini bukan pemerintahan kekeluargaan lalu kemudian ini
selesai, titip kepada anak, titip kepada saudara dekat, tidak! Ini pemerintahan
milik rakyat, jangan titip-titip, kacau nanti pemerintahan seperti begini,”
pesannya mengingatkan.
UA kemudian mencontohkan bagaimana kondisi anggaran daerah yang
bukan hanya dirasakan pegawai negeri sipil saja, tetapi masyarakat juga mengalami
dampaknya.
“Keadaan di pasar sana lemah. Ini akibat pemerintahan yang
tidak pro kepada kepentingan masyarakat,” kecamnya.
Oleh karena itu, UA kembali mengajak masyarakat untuk melihat
secara baik siapakah yang layak memimpin daerah ini ke depan.
“Kami kira itu yang menjadi kepentingan kami untuk
menyampaikan semacam seruan kepada masyarakat. Mari, kalau kita mau tulus untuk
negeri ini, kita mau jujur untuk negeri ini, mari kita lihat dan kita pilih
orang yang baik,” ajaknya lagi.
UA juga secara khusus menyotori angka kasus korupsi dalam era
5 tahun pemerintahan Johan - Muin yang semakin tinggi.
“Maka nanti kita lihat mau mendekati akhir pemerintahan ini, apa
yang mau terjadi lagi?” imbuhnya.
UA kemudian mencontohkan kasus jembatan Marbali, kasus
pelabuhan feri di Jerol, kemudian kasus perpustakaan.
“Ini kasus-kasus besar, kasus Covid juga belum selesai,
menumpuk ini. Bisa saja muncul kasus- kasus baru. Ini berarti pemerintahan yang
gagal. Kalau pemerintahan ini mau dititip kepada keluarga, maka gagal lagi
nanti kita,” pungkasnya.
(dp-31)
Label: Daerah